Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, 2,37 Persen ASN Pemprov DKI Masih WFA

Halalbihalal bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Selasa 8 April 2025 (Diah Ayu/VOI)

JAKARTA - Jajaran aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta mulai masuk kerja pada hari ini. Hari pertama kerja usai libur Lebaran diawali dengan halalbihalal bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matalli di Balai Kota DKI Jakarta.

Pramono Anung menyebut, pada hari ini, masih ada sejumlah ASN DKI Jakarta yang masih bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).

"Ketidakhadiran di DKI Jakarta pada hari ini walaupun boleh work from anywhere, 2,37 persen, kecil sekali," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 8 April.

Pramono menuturkan, hal ini merujuk pada surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang membolehkan ASN WFA pada 8 April 2025.

Kemudian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta meneruskan dengan menerbitkan edaran fleksibilitas jam kerja ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Tentunya apa yang sudah ada di SE tersebut tidak diubah. Tetapi kalau melihat antusiasme dan juga tadi kami sudah mendapatkan laporan bahwa di Jakarta ini orang sudah siap untuk bekerja," urai Pramono.

Pramono menegaskan sistem kerja ASN yang fleksibel pada hari pertama kerja usai Lebaran tidak mengganggu pelayanan masyarakat. "Pelayanan hampir normal, karena tidak ada keluhan," tambahnya.

Sebagai informasi, BKD DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 10/SE/2025 yang menyatakan hari kerja kembali dimulai pada Selasa, 8 April 2025. Dalam SE tersebut, Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir menyebut sistem kerja hari pertama berlaku fleksibel.

"Berlaku fleksibilitas jam kerja (flexible working hour) sesuai ketentuan yang telah dijelaskan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 28/SE/2023 tentang Penerapan Fleksibilitas Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Chaidir.

Para kepala perangkat daerah atau biro bisa mengatur jadwal anak buahnya bila membutuhkan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).

"Dapat melaksanakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai aparatur sipil negara (ASN) di bawah koordinasi masing-masing melalui penerapan pelaksanaan tugas kedinasan di lokasi lain (work from anywhere/WFA) pada Hari Selasa, 8 April 2025," jelasnya.

Hanya saja, terdapat organisasi perangkat daerah yang dikecualikan dari kebijakan WFA, yakni perangkat daerah yang memberikan pelayanan dukungan operasional dan/atau langsung kepada masyarakat dan tidak dapat dilaksanakan melalui media/aplikasi digital, serta jenis dan sifat pekerjaannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara terus menerus 24 jam.