Turki Bantah Penangkapan Wali Kota Istanbul Seteru Erdogan Bermotif Politik, tapi karena Laporan Kriminal

ILUSTRASI UNSPLASH/Imad Alassiry

JAKARTA - Menteri Kehakiman Turki Yilmaz Tunc mengatakan keputusan untuk menangkap Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu didasarkan pada laporan kriminal dan tidak terkait dengan waktu pemilihan Imamoglu sebagai kandidat presiden oleh partai oposisi CHP.

“Keputusan untuk menangkap Imamoglu masuk akal, mengingat beratnya tuduhan terhadapnya,” kata Tunc dilansir Reuters, Kamis, 27 Maret.

Penahanan Imamoglu pekan lalu, pesaing politik terbesar Presiden Tayyip Erdogan, memicu demonstrasi antipemerintah terbesar di Turki dalam lebih dari satu dekade.

Demonstrasi juga menyebabkan penangkapan massal, karena ratusan ribu orang mematuhi seruan oposisi dan turun ke jalan dalam protes yang sebagian besar berlangsung damai.

Oposisi utama Imamoglu, Partai Rakyat Republik (CHP), para pemimpin Barat, partai-partai oposisi lainnya, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan penahanan wali kota merupakan langkah anti-demokrasi yang bertujuan untuk menghilangkan ancaman elektoral terhadap Erdogan.

Pemerintah menyangkal adanya pengaruh atas peradilan dan mengatakan pengadilan bersifat independen.

Erdogan yang mendominasi politik Turki selama lebih dari dua dekade, telah menolak protes nasional tersebut sebagai "pertunjukan", memperingatkan konsekuensi hukum, dan meminta CHP untuk berhenti "memprovokasi" warga Turki.

Dewan kota Istanbul yang beranggotakan 314 orang, tempat CHP memegang mayoritas, memilih Nuri Aslan dari partai tersebut untuk memimpin kota dengan 177 suara, menurut NTV dilansir Reuters, Rabu, 26 Maret.

Wali kota sementara akan memimpin kota tersebut selama sisa masa jabatan Imamoglu, sembari menunggu persidangan.

Pemilihan wali kota sementara mencegah pemerintah menunjuk wali amanat untuk menjalankan kotamadya, seperti yang telah dilakukan di beberapa kota lain, khususnya di wilayah tenggara yang sebagian besar dihuni suku Kurdi, di tengah tindakan keras hukum selama berbulan-bulan terhadap oposisi.

Sejak penahanan Imamoglu, aset keuangan Turki telah jatuh, yang mendorong bank sentral untuk menggunakan cadangan guna mendukung lira. Pemerintah mengatakan dampak fluktuasi akan terbatas dan sementara.

CHP mengatakan akan terus berunjuk rasa dan menekan pemerintah. Mereka menyerukan pemboikotan sejumlah media, merek, dan toko yang mereka sebut pro-Erdogan.

Partai oposisi juga berencana menggelar kongres luar biasa pada 6 April untuk mencegah pihak berwenang menunjuk wali amanat untuk menjalankan partai setelah jaksa meluncurkan penyelidikan atas dugaan penyimpangan di sekitar kongres terakhirnya pada 2023.