Minta Pendatang Masuk Jakarta Dibekali Skill, Ketua DPRD: Jangan Jadi Beban

Ilustrasi Pemudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten (ANTARA)

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta para pendatang yang akan masuk Jakarta setelah Lebaran tahun ini memiliki keluarga yang bisa diandalkan selama mencari pekerjaan.

Jika tak memiliki keluarga atau kerabat yang tinggal di Jakarta, dikhawatirkan para pendatang ini akan menjadi gelandangan.

"Memang jangan datang sendirian. Harus bersama keluarga yang diikutin. Nanti dia yang akan memantau, bekerja di mana, ngapain. Jangan jadi beban," kata Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 26 Maret.

Selain itu, Khoirudin juga menekankan para pendatang harus memliki bekal keterampilan atau skill. Menurutnya, jika tidak dibekali keterampilan kerja, maka akan meyulitkan mereka untuk mencari penghasilan di Ibu Kota.

"Paling tidak, barang kali ada keterangan dari kampung, dari kepala desa sekitar, bahwa skill orang ini apa. Sehingga nanti ketika datang ke Jakarta, ketika ada formasi kebutuhan, kita bisa salurkan," urai Khoirudin.

Khoirudin menyetujui kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tak menerapkan operasi yustisi untuk para pendatang pasca-Lebaran.

Menurutnya, Jakarta merupakan kota yang terbuka untuk semua. Terlebih, Jakarta menjadi magnet ekonomi dan pusat pembangunan yang menarik orang untuk mencari peruntungan.

"Makanya hak semua orang untuk datang ke Jakarta. Tapi memang juga harus dipastikan orang yang datang ke Jakarta, juga orang yang punya identitas, punya kartu tanda penduduk, yang mau datang ke Jakarta ya persiapkan dulu KTP kampungnya," urainya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pihaknya tidak menutup diri kepada warga pendatang yang ingin menetap di Jakarta setelah Hari Lebaran.

Namun, Pemprov DKI tetap melakukan pendataan penduduk pasca-Idulfitri 1446 H khususnya untuk para pendatang. Mereka harus melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan sejumlah persyaratan. Salah satunya perlu memiliki keluarga atau kerabat warga Jakarta sebagai penjamin.

“Apa yang harus dilakukan adalah menggunakan data Dukcapil. kalau warga masyarakat yang tidak mempunyai KTP, tentunya dia harus ada yang menjamin dia mau pergi kemana,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 21 Maret.

Jika ingin bekerja di Jakarta, Pramono berharap para pendatang sudah memiliki bekal keterampilan untuk bekerja. Dengan demikian, mereka bisa dengan mudah mendapat pekerjaan sehingga angka pengangguran di Jakarta tak meningkat.

“Pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa capable untuk bekerja dengan baik, karena kita akan membuka job fair, kita akan membuka balai latihan kerja, kita akan mempersiapkan memperbaiki kualitas kerja,” ucap dia.

Pramono menegaskan Pemprov DKI tak akan menjalankan operasi yustisi bagi para pendatang, seperti yang pernah dilakukan pada era mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, Pramono menilai setiap orang berhak mencari peruntungan di Jakarta.

“Maka, yang akan diterapkan lebih manusiawi, lebih terbuka, lebih transparan Bagi siapa pun mau datang ke Jakarta monggo aja, karena kami tahu Jakarta tetap menjadi tempat untuk siapa saja, mempertaruhkan harapannya,” papar Pramono.