JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memasukkan banyak kader asal partainya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Raja Juli memastikan, honor yang didapat tim ini bukan bersumber dari APBN.
Viral di media sosial, Raja Juli pun membenarkan keabsahan surat keputusan yang merinci honor bulanan untuk mereka yang mengisi struktur organisasi. Termasuk honor untuk dirinya selaku penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp50 juta per bulan.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang ditetapkan Raja Juli pada 31 Januari 2025. Menurut Raja Juli, masyarakat bisa melihat secara rinci terkait dengan struktur Tim FOLU ini.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli, dikutip Sabtu, 8 Maret.
Raja Juli menjelaskan, SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
Dia mengatakan, struktur tim ini terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dianggap dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
”Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Sekjen PSI itu.
Sebagaimana informasi yang beredar, sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya yakni Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli dan Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Kemudian, ada Sigit Widodo yang tercantum sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
SEE ALSO:
Disisi lain, penunjukan kader PSI mengusut Tim OMO FOLU Net Sink 2030 ini dikritik sejumlah pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Menhut Raja Juli Antoni untuk menjelaskan ke publik mengenai mekanisme penunjukan belasan kader PSI dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Di mana penunjukan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Johan mengatakan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030. Menurutnya, penunjukan tersebut harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," ujar Johan, Sabtu, 8 Maret.
JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memasukkan banyak kader asal partainya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Raja Juli memastikan, honor yang didapat tim ini bukan bersumber dari APBN.
Viral di media sosial, Raja Juli pun membenarkan keabsahan surat keputusan yang merinci honor bulanan untuk mereka yang mengisi struktur organisasi. Termasuk honor untuk dirinya selaku penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp50 juta per bulan.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang ditetapkan Raja Juli pada 31 Januari 2025. Menurut Raja Juli, masyarakat bisa melihat secara rinci terkait dengan struktur Tim FOLU ini.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli, dikutip Sabtu, 8 Maret.
Raja Juli menjelaskan, SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
Dia mengatakan, struktur tim ini terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dianggap dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
”Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Sekjen PSI itu.
Sebagaimana informasi yang beredar, sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya yakni Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli dan Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Kemudian, ada Sigit Widodo yang tercantum sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
SEE ALSO:
Disisi lain, penunjukan kader PSI mengusut Tim OMO FOLU Net Sink 2030 ini dikritik sejumlah pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Menhut Raja Juli Antoni untuk menjelaskan ke publik mengenai mekanisme penunjukan belasan kader PSI dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Di mana penunjukan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Johan mengatakan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030. Menurutnya, penunjukan tersebut harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," ujar Johan, Sabtu, 8 Maret.
JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memasukkan banyak kader asal partainya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Raja Juli memastikan, honor yang didapat tim ini bukan bersumber dari APBN.
Viral di media sosial, Raja Juli pun membenarkan keabsahan surat keputusan yang merinci honor bulanan untuk mereka yang mengisi struktur organisasi. Termasuk honor untuk dirinya selaku penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp50 juta per bulan.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang ditetapkan Raja Juli pada 31 Januari 2025. Menurut Raja Juli, masyarakat bisa melihat secara rinci terkait dengan struktur Tim FOLU ini.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli, dikutip Sabtu, 8 Maret.
Raja Juli menjelaskan, SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
Dia mengatakan, struktur tim ini terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dianggap dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
”Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Sekjen PSI itu.
Sebagaimana informasi yang beredar, sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya yakni Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli dan Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Kemudian, ada Sigit Widodo yang tercantum sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
SEE ALSO:
Disisi lain, penunjukan kader PSI mengusut Tim OMO FOLU Net Sink 2030 ini dikritik sejumlah pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Menhut Raja Juli Antoni untuk menjelaskan ke publik mengenai mekanisme penunjukan belasan kader PSI dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Di mana penunjukan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Johan mengatakan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030. Menurutnya, penunjukan tersebut harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," ujar Johan, Sabtu, 8 Maret.
JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memasukkan banyak kader asal partainya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Raja Juli memastikan, honor yang didapat tim ini bukan bersumber dari APBN.
Viral di media sosial, Raja Juli pun membenarkan keabsahan surat keputusan yang merinci honor bulanan untuk mereka yang mengisi struktur organisasi. Termasuk honor untuk dirinya selaku penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp50 juta per bulan.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang ditetapkan Raja Juli pada 31 Januari 2025. Menurut Raja Juli, masyarakat bisa melihat secara rinci terkait dengan struktur Tim FOLU ini.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli, dikutip Sabtu, 8 Maret.
Raja Juli menjelaskan, SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
Dia mengatakan, struktur tim ini terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dianggap dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
”Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Sekjen PSI itu.
Sebagaimana informasi yang beredar, sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya yakni Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli dan Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Kemudian, ada Sigit Widodo yang tercantum sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
SEE ALSO:
Disisi lain, penunjukan kader PSI mengusut Tim OMO FOLU Net Sink 2030 ini dikritik sejumlah pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Menhut Raja Juli Antoni untuk menjelaskan ke publik mengenai mekanisme penunjukan belasan kader PSI dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Di mana penunjukan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Johan mengatakan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030. Menurutnya, penunjukan tersebut harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," ujar Johan, Sabtu, 8 Maret.
JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memasukkan banyak kader asal partainya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Raja Juli memastikan, honor yang didapat tim ini bukan bersumber dari APBN.
Viral di media sosial, Raja Juli pun membenarkan keabsahan surat keputusan yang merinci honor bulanan untuk mereka yang mengisi struktur organisasi. Termasuk honor untuk dirinya selaku penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp50 juta per bulan.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang ditetapkan Raja Juli pada 31 Januari 2025. Menurut Raja Juli, masyarakat bisa melihat secara rinci terkait dengan struktur Tim FOLU ini.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli, dikutip Sabtu, 8 Maret.
Raja Juli menjelaskan, SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
Dia mengatakan, struktur tim ini terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dianggap dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
”Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Sekjen PSI itu.
Sebagaimana informasi yang beredar, sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya yakni Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli dan Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Kemudian, ada Sigit Widodo yang tercantum sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
SEE ALSO:
Disisi lain, penunjukan kader PSI mengusut Tim OMO FOLU Net Sink 2030 ini dikritik sejumlah pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Menhut Raja Juli Antoni untuk menjelaskan ke publik mengenai mekanisme penunjukan belasan kader PSI dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Di mana penunjukan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Johan mengatakan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030. Menurutnya, penunjukan tersebut harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," ujar Johan, Sabtu, 8 Maret.
Viral on social media, Raja Juli also confirmed the validity of the decree detailing monthly honorariums for those who fill the organizational structure. Including honorarium for himself as the person in charge or director of Rp. 50 million per month.
The decision is contained in the Decree of the Minister of Forestry Number 32 of 2025 which was set by Raja Juli on January 31, 2025. According to Raja Juli, the public can see in detail the structure of this FOLU Team.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli, dikutip Sabtu, 8 Maret.
Raja Juli menjelaskan, SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
Dia mengatakan, struktur tim ini terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dianggap dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
”Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Sekjen PSI itu.
Sebagaimana informasi yang beredar, sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya yakni Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli dan Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Kemudian, ada Sigit Widodo yang tercantum sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
SEE ALSO:
Disisi lain, penunjukan kader PSI mengusut Tim OMO FOLU Net Sink 2030 ini dikritik sejumlah pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Menhut Raja Juli Antoni untuk menjelaskan ke publik mengenai mekanisme penunjukan belasan kader PSI dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Di mana penunjukan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Johan mengatakan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030. Menurutnya, penunjukan tersebut harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," ujar Johan, Sabtu, 8 Maret.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli, dikutip Sabtu, 8 Maret.
Raja Juli menjelaskan, SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
Dia mengatakan, struktur tim ini terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dianggap dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
”Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Sekjen PSI itu.
Sebagaimana informasi yang beredar, sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya yakni Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli dan Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Kemudian, ada Sigit Widodo yang tercantum sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
SEE ALSO:
Disisi lain, penunjukan kader PSI mengusut Tim OMO FOLU Net Sink 2030 ini dikritik sejumlah pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Menhut Raja Juli Antoni untuk menjelaskan ke publik mengenai mekanisme penunjukan belasan kader PSI dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Di mana penunjukan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Johan mengatakan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030. Menurutnya, penunjukan tersebut harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," ujar Johan, Sabtu, 8 Maret.
"The Ministerial Decree document is a public document that can be accessed by the public," said Raja Juli, quoted on Saturday, March 8.
Raja Juli menjelaskan, SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
He said the team structure consisted of ASN, former ASN, and external parties who were deemed to be able to assist the Ministry of Forestry to achieve the Indonesia FOLU Net Sink 2030 target.
"The financing for OMO activities that have just been formed based on the 32nd Decree of 2025 is the same as financing for previous OMO activities, namely funding from donors and/or partner countries, and what I make sure is that it does not come from the APBN," said the PSI Secretary General.
Sebagaimana informasi yang beredar, sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya yakni Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli dan Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Kemudian, ada Sigit Widodo yang tercantum sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
SEE ALSO:
Disisi lain, penunjukan kader PSI mengusut Tim OMO FOLU Net Sink 2030 ini dikritik sejumlah pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Menhut Raja Juli Antoni untuk menjelaskan ke publik mengenai mekanisme penunjukan belasan kader PSI dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Di mana penunjukan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Johan mengatakan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030. Menurutnya, penunjukan tersebut harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," ujar Johan, Sabtu, 8 Maret.
Then, there is Sigit Widodo which is listed as a member of the field of increasing carbon reserves, Furqan Amini Chaniago as a member of the conservation sector, and Suci Mayang Sari as a member of the field of law enforcement and capacity building.
SEE ALSO:
SEE ALSO:
On the other hand, the appointment of PSI cadres to investigate the OMO FOLU Net Sink 2030 team was criticized by a number of parties, including the Indonesian House of Representatives. Member of Commission IV of the Indonesian House of Representatives, Johan Rosihan asked the Minister of Transportation Raja Juli Antoni to explain to the public about the mechanism for appointing dozens of PSI cadres in the Indonesian Operation Management Office (OMO) structure Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Where the appointment is based on the Decree of the Minister of Forestry Number 32 of 2025.
Johan said the importance of transparency and accountability in the recruitment process for FOLU team members Net Sink 2030. According to him, the appointment must be carried out in a transparent manner and based on competencies in accordance with program objectives, namely reducing greenhouse gas emissions in the forestry and land use sector. "Publik has the right to know the selection mechanism carried out, to ensure that this appointment is not just a division of power, but is really based on expertise relevant to environmental policies," said Johan, Saturday, March 8.
Johan said the importance of transparency and accountability in the recruitment process for FOLU team members Net Sink 2030. According to him, the appointment must be carried out in a transparent manner and based on competencies that are in accordance with the program's objectives, namely reducing greenhouse gas emissions in the forestry and land use sector.
"The public has the right to know the selection mechanism, to ensure that this appointment is not merely a division of power, but is really based on expertise relevant to environmental policies," said Johan, Saturday, March 8.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
Most Popular Tags
#Prabowo Subianto #donald trump #Hajj pilgrimage 2025 #fuel crisis #konflik timur tengah #tabrakan kereta api di bekasiPopular
