JAKARTA - Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kritikan Ganjar Pranowo yang menyebut rencana penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai bentuk politik akomodatif.Menurut Dasco, tidak ada yang salah dengan penambahan jumlah kementerian. Meskipun tujuannya untuk mengakomodasi rekan koalisi yang ikut berjuang selama bertarung di Pilpres 2024.Dasco menegaskan, hal itu menjadi hak dan kewenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih."Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu apakah salah? itu kan adalah hak pemenang," ujar Dasco di Jakarta, Kamis, 9 Mei.Dasco pun merasa heran dengan pernyataan Ganjar tersebut. Sebab, Ganjar sendiri sudah mengaku tidak akan ikut campur mengenai urusan pihak yang menang."Kita juga kemudian kalau ada yang menang dia mau mengakomodasi ataupun kemudian mau memperkecil kita juga enggak pusing," kata Dasco.
SEE ALSO:
Previously, Ganjar Pranowo responded to the discourse of the elected president, Prabowo Subianto, who is rumored to be adding to the nomenclature of the ministry. He assessed that the discourse was not in accordance with the law. Ganjar emphasized that the ministerial nomenclature has been regulated in Law number 39 of 2008 concerning the Ministry of State. Where the number of ministries is 34. "As far as I know the law has limited the amount, then if more than that it is definitely not suitable and in accordance with the law. So what I must remind you is that in accommodation politics it cannot violate the provisions," said Ganjar after attending Halal Barikade 98 in Central Jakarta, Tuesday, May 7.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
