Purbaya Refuses Debt Responsibility For Fast Train

CEO of Danantara Rosan Roeslani. (Photo: Mery Handayani/VOI)

JAKARTA - CEO Danantara Rosan Roeslani menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak APBN untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau saat ini dikenal sebagai Whoosh.

Rosan mengatakan, belum menetapkan opsi penyelesaian atas utang proyek tersebut.

Dia juga mengaku belum menjalin komunikasi langsung dengan Kementerian Keuangan terkait langkah yang akan diambil.

“Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi dan kita juga belum, Danantara berbicara ke pihak lain. Apalagi Kementerian Keuangan yang menangani hal ini,” kata Rosan saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa, 14 Oktober.

Menurut Rosan, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria juga masih mempertimbangkan banyak opsi untuk penyelesaian utang Whoosh. Dia bilang nanti ketika hasilnya sudah disepakati baru akan disampaikan ke publik.

“Kalau kita kan sistem pekerjaannya seperti itu, jadi semuanya itu terstruktur, terukur. Kemudian apa hasilnya baru kita bicara ke publik. Kita sih sistem pekerjaannya seperti itu,” tutur Rosan.

Dia memastikan akan berdiskusi dengan banyak kementerian untuk penyelesaian utang Whoosh ini

“Memang ini kan melibatkan banyak kementerian lain. Jadi harapnya kita kan biasanya duduk dulu, kita evaluasi, opsi mana yang terbaik,” ucapnya.

Sekadar informasi, COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan dua opsi penyelamatan KAI dari jerat utang Whoosh.

Salah satu opsinya adalah sebagian infrastruktur Kereta Cepat diserahkan kepada pemerintah.

Dengan demikian, KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan aset (asset-light).

Opsi tersebut sudah disampaikan Dony kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jika opsi tersebut disetujui, maka utang prasarana sebesar 6,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp111,10 triliun (kurs Rp16.583 per dolar AS) akan dialihkan menjadi tanggungan negara melalui APBN.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pemerintah tidak akan menanggung sebagian utang dari Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia–Cina (KCIC).

Menurut Purbaya, tanggung jawab pelunasan utang seharusnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang membawahi sejumlah BUMN, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham KCIC.

“Yang jelas, saya belum dihubungi terkait masalah ini. Tapi KCIC sekarang kan di bawah Danantara, ya? Kalau sudah di bawah Danantara, mereka seharusnya sudah punya manajemen sendiri, dividen sendiri,” ujarnya dalam Media Gathering APBN 2026, Jumat, 10 Oktober.

Dia menjelaskan, Danantara saat ini mengelola dividen sebesar sekitar Rp80 triliun per tahun.

Dengan dana sebesar itu, menurutnya, sumber daya dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah pembiayaan utang proyek Kereta Cepat, tanpa harus menggunakan dana dari APBN.

“Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka bisa mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dari situ,” tegasnya.

JAKARTA - CEO of Danantara Rosan Roeslani responded to the statement by the Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadivewa who refused the state budget to bear the debt of the Jakarta Fast Train project or currently known as Badminton.

Rosan said he had not yet established a settlement option for the project's debt.

He also admitted that he had not established direct communication with the Ministry of Finance regarding the steps to be taken.

"That's why I'm also confused, because we're still evaluating and we haven't, Danantara is talking to other parties. Moreover, the Ministry of Finance is handling this," said Rosan when met in South Jakarta, Tuesday, October 14.

According to Rosan, Danantara's Chief Operating Officer (COO), Dony Oskaria is also still considering many options for debt settlement. He said later when the results were agreed, they would be submitted to the public.

"If we work on a work system like that, so everything is structured, measurable. Then what are the results, we just talk to the public. We have a work system like that," said Rosan.

He ensured that he would discuss with many ministries the settlement of thisqsh debt.

"Indeed, this involves many other ministries. So we hope that we usually sit down first, we evaluate which options are the best," he said.

For your information, COO Danantara Indonesia Dony Oskaria conveyed two options to save KAI from debt bondage

One option is that part of the high-speed train infrastructure is handed over to the government.

Thus, KCIC will convert its business model into an asset-holding operator (asset-light).

This option has been conveyed by Dony to the Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

If this option is approved, the infrastructure debt of US$6.7 billion or around Rp. 111.10 trillion (exchange rate of Rp. 16,583 per US dollar) will be transferred to state dependents through the state budget.

Previously, the Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadewa of the government would not bear part of the debt from the Jakarta 'Bandung High Speed Rail Project run by PT Kereta Cepat Indonesia' Cina (KCIC).

According to Purbaya, the responsibility for repaying debt should be under the Anagata Nusantara Resources Investment Management Agency (BPI Danantara), which oversees a number of SOEs, including PT Kereta Api Indonesia (Persero) as KCIC's shareholder.

"What is clear is that I have not been contacted regarding this issue. But KCIC is now under the Danantara, right? If it is under Danantara, they should already have their own management, their own dividends," he said in the Media Gathering of the 2026 State Budget, Friday, October 10.

Dia menjelaskan, Danantara saat ini mengelola dividen sebesar sekitar Rp80 triliun per tahun.

Dengan dana sebesar itu, menurutnya, sumber daya dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah pembiayaan utang proyek Kereta Cepat, tanpa harus menggunakan dana dari APBN.

“Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka bisa mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dari situ,” tegasnya.

- https://voi.id/ekonomi/523701/lampaui-target-2025-lifting-minyak-september-tembus-619-000-bpd

- https://voi.id/ekonomi/523679/perekonomian-dunia-mulai-membaik-meski-diwarnai-ketegangan-geopolitik

- https://voi.id/ekonomi/523709/mayoritas-emas-antam-masih-diimpor-kementerian-esdm-kaji-kebijakan-dmo

[/see_also]

He explained that Danantara currently manages dividends of around Rp. 80 trillion per year.

With such a large fund, according to him, the resources of Indonesia's Sovereign Wealth Fund (SWF) should be sufficient to solve the debt financing problem for the high-speed rail project, without having to use funds from the state budget.

"If they are under Danantara, they already have their own management, already have their own dividends, which on average a year can reach Rp80 trillion or more. They should be able to manage the debt of the Jakarta Fast Train Project "Bandung from there," he said.