After Meeting Political Party Leaders, Prabowo Announces DPR Ready To Revise Allowances And Kunker Abroad

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato resmi usai bertemu pimpinan parlemen dan ketua-ketua umum partai politik. (tangkap layar: YT Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR. Termasuk, besaran tunjangan anggota, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Serta sejumlah ketua umum partai, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR, dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Agustus.

Prabowo bilang para pimpinan DPR juga telah berbicara dengan para ketua umum partai, dan sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh publik.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing di cabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tuturnya.

Sekadar informasi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menonaktifkan kedua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI yakni Ahmad Sharoni dan Nafa Urbach per 1 September 2025. Menyusul NasDem, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama kepada dua kadernya yakni Eko Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam united nations internasional covinant on civil and political right pasal 19 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR. Termasuk, besaran tunjangan anggota, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Serta sejumlah ketua umum partai, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR, dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Agustus.

Prabowo bilang para pimpinan DPR juga telah berbicara dengan para ketua umum partai, dan sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh publik.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing di cabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tuturnya.

Sekadar informasi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menonaktifkan kedua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI yakni Ahmad Sharoni dan Nafa Urbach per 1 September 2025. Menyusul NasDem, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama kepada dua kadernya yakni Eko Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam united nations internasional covinant on civil and political right pasal 19 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR. Termasuk, besaran tunjangan anggota, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Serta sejumlah ketua umum partai, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR, dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Agustus.

Prabowo bilang para pimpinan DPR juga telah berbicara dengan para ketua umum partai, dan sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh publik.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing di cabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tuturnya.

Sekadar informasi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menonaktifkan kedua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI yakni Ahmad Sharoni dan Nafa Urbach per 1 September 2025. Menyusul NasDem, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama kepada dua kadernya yakni Eko Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam united nations internasional covinant on civil and political right pasal 19 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR. Termasuk, besaran tunjangan anggota, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Serta sejumlah ketua umum partai, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR, dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Agustus.

Prabowo bilang para pimpinan DPR juga telah berbicara dengan para ketua umum partai, dan sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh publik.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing di cabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tuturnya.

Sekadar informasi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menonaktifkan kedua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI yakni Ahmad Sharoni dan Nafa Urbach per 1 September 2025. Menyusul NasDem, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama kepada dua kadernya yakni Eko Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam united nations internasional covinant on civil and political right pasal 19 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR. Termasuk, besaran tunjangan anggota, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Serta sejumlah ketua umum partai, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR, dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Agustus.

Prabowo bilang para pimpinan DPR juga telah berbicara dengan para ketua umum partai, dan sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh publik.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing di cabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tuturnya.

Sekadar informasi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menonaktifkan kedua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI yakni Ahmad Sharoni dan Nafa Urbach per 1 September 2025. Menyusul NasDem, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama kepada dua kadernya yakni Eko Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam united nations internasional covinant on civil and political right pasal 19 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR. Termasuk, besaran tunjangan anggota, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Serta sejumlah ketua umum partai, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR, dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Agustus.

Prabowo bilang para pimpinan DPR juga telah berbicara dengan para ketua umum partai, dan sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh publik.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing di cabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tuturnya.

Sekadar informasi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menonaktifkan kedua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI yakni Ahmad Sharoni dan Nafa Urbach per 1 September 2025. Menyusul NasDem, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama kepada dua kadernya yakni Eko Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam united nations internasional covinant on civil and political right pasal 19 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR. Termasuk, besaran tunjangan anggota, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Serta sejumlah ketua umum partai, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR, dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Agustus.

Prabowo bilang para pimpinan DPR juga telah berbicara dengan para ketua umum partai, dan sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh publik.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing di cabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tuturnya.

Sekadar informasi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menonaktifkan kedua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI yakni Ahmad Sharoni dan Nafa Urbach per 1 September 2025. Menyusul NasDem, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama kepada dua kadernya yakni Eko Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam united nations internasional covinant on civil and political right pasal 19 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR. Termasuk, besaran tunjangan anggota, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Serta sejumlah ketua umum partai, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR, dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Agustus.

Prabowo bilang para pimpinan DPR juga telah berbicara dengan para ketua umum partai, dan sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh publik.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing di cabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tuturnya.

Sekadar informasi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menonaktifkan kedua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI yakni Ahmad Sharoni dan Nafa Urbach per 1 September 2025. Menyusul NasDem, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama kepada dua kadernya yakni Eko Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam united nations internasional covinant on civil and political right pasal 19 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR. Termasuk, besaran tunjangan anggota, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Serta sejumlah ketua umum partai, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR, dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Agustus.

Prabowo bilang para pimpinan DPR juga telah berbicara dengan para ketua umum partai, dan sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh publik.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing di cabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tuturnya.

Sekadar informasi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menonaktifkan kedua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI yakni Ahmad Sharoni dan Nafa Urbach per 1 September 2025. Menyusul NasDem, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama kepada dua kadernya yakni Eko Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam united nations internasional covinant on civil and political right pasal 19 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” katanya.

JAKARTA - President Prabowo Subianto admitted that he had received a report from the leadership of the House of Representatives (DPR) that he would revoke a number of DPR policies. Including, the amount of member allowances, as well as moratorium on working visits abroad.

This was conveyed by Prabowo after meeting with DPR Speaker Puan Maharani, MPR Chair Ahmad Muzani, and DPD RI Chairman Sultan Bachtiar Najamudin. As well as a number of party chairmen, such as PDI-P General Chair Megawati Soekarnoputri, Golkar General Chair Bahlil Lahadalia, to PAN Chairman Zulkifli Hasan.

"The leaders of the DPR said that several policies of the DPR RI would be revoked, including the amount of allowances for members of the DPR, as well as moratorium on working abroad visits," he said as quoted by the Presidential Secretariat's YouTube, Sunday, August 31.

Prabowo said that the leaders of the DPR had also spoken with the general chairmen of the party, and had conveyed through the heads of their respective factions that the members of the DPR must always be sensitive and always side with the interests of the people.

Furthermore, Prabowo said the general chairmen of political parties would also take firm action against a number of members of the DPR whose statements made public noise.

"The firm steps taken by the general chairman of political parties were that they were each revoked from their membership in the DPR RI," he said.

For your information, the General Chairperson of the NasDem Party, Surya Paloh, has deactivated the two cadres who sit as members of the DPR RI, namely Ahmad Sharoni and Nafa Urbach as of September 1, 2025. Following NasDem, PAN General Chair Zulkifli Hasan also did the same thing to his two cadres, namely Eko Purnomo alias Eko Patrio and Surya Ula Kuya.

Even so, Prabowo emphasized that the government respects freedom of expression as regulated in international units of covinants on civil and political rights article 19 and Law number 9 of 1998. However, the delivery of aspirations must be carried out peacefully.

"The officers in charge must protect the community, protect public facilities built from public money, the officers on duty must also enforce the law if there are violations that threaten the lives of the wider community," he said.