Regulasi saat Ini Persulit Rakyat, Fahri Hamzah Usul Adanya Omnibus Law Perumahan

Wamen PKP Fahri Hamzah (Foto: Theresia Agatha/VOI)

JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan adanya Omnibus Law Perumahan guna mendukung program 3 juta rumah.

"Pada level berikutnya, saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru, (yakni) Kementerian PKP ini. Tapi, juga harus ada Omnibus Law Perumahan," ucap Fahri saat menyampaikan sambutannya dalam agenda Dialog Bersama Asosiasi Pengembang bertajuk 'Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah' di Menara BTN, Jakarta, Jumat, 29 November.

Sehingga, kata dia, ke depannya seluruh regulasi terkait perumahan itu ada di dalam satu buku dan tidak tersebar ke mana-mana.

"(Regulasi selama ini), kan, pengin mempersulit. (Pemerintah) daerah pengin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," tegas dia.

Di sisi lain, Fahri mengklaim bahwa program milik Presiden Prabowo Subianto itu diapresiasi global. Hal ini terungkap saat dirinya diajak berkeliling oleh Kepala Negara ke beberapa negara, mulai dari China hingga Timur Tengah.

Dia menekankan seluruh dunia mendengar program perumahan ini. Bahkan, Fahri menyebut ada minat luar biasa dari global menjadi partner pengembang properti Indonesia untuk membangun hunian di perkotaan.

Lebih lanjut, Fahri merinci empat masalah utama yang sekarang dihadapi Kementerian PKP. Pertama, kesediaan tanah atau lahan untuk membangun rumah.

Kedua, masalah perizinan. Fahri menegaskan, negara mesti menyelesaikan permasalah ini.

"Kami terkenal sekali sebagai bangsa yang berbelit-belit, soal birokrasi (dan) perizinan. Maka, perizinan yang berbelit-belit itu harus disikat habis, tugas negara di situ. Jangan sampai pengusaha menikmati izin yang sulit karena dianggap bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak sanggup dapatkan izin, yang nggak punya uang tak dapat izin," tutur Fahri.

Ketiga, program 3 juta rumah per tahun menghadapi masalah infrastruktur mulai dari penyediaan air sampai listrik. Sedangkan, masalah keempat adalah mengenai skema keuangan.

"Nah jika itu sudah kami selesaikan secara sempurna, sistemnya sudah ada. Silakan semua orang masuk," imbuhnya.