The Involvement Of Other Former Member Of Commission XI Of The DPR RI In The CSR BI Corruption Case Was Investigated By The KPK

Illustration of the KPK building in Kuningan Persada, South Jakarta. (ANTARA-Fianda Sjofjan Rassat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mencari pihak lain yang ikut menikmati duit korupsi dana Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Langkah ini dilakukan sembari mencari pihak yang dirasa akan berupaya merintangi penyidikan.

"Penyidik sedang mendalami peran-peran anggota DPR RI Komisi XI periode 2019-2024 dan sejauh mana keterlibatannya dalam objek perkara yang sedang ditangani termasuk mendalami bilamana ada pihak-pihak yang akan merintangi penyidikan," kata sumber VOI, Kamis, 8 Mei.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan pengusutan dugaan korupsi terkait dana CSR BI masih terus dilakukan. Hal ini disampaikannya ketika disinggung kabar penyidik sudah melakukan gelar perkara atau ekspose bersamma pimpinan untuk menetapkan tersangka.

Adapun kasus ini memang sudah masuk tahap penyidikan tapi belum ada tersangkanya. Dasar pemanggilan saksi maupun penggeledahan dilakukan dengan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

"Sampai saat ini KPK masih terus melakukan penyidikan pada dugaan tindak pidana korupsi terkait CSR Bank Indonesia," tegas kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip pada Kamis, 8 Mei.

Ke depan, komisi antirasuah mengingatkan para saksi dalam kasus ini memenuhi panggilan penyidik. Pernyataan juga ditujukan untuk legislator DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah dan Fauzi Amro yang dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Diketahui, pemanggilan Charles dan Fauzi sebenarnya pernah dilakukan penyidik pada Kamis, 13 Maret. Tapi, keduanya mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan sudah ada acara yang terjadwal lebih dulu.

Kemudian penyidik memanggil mereka kembali pada Rabu, 30 April. Hanya saja, Charles dan Fauzi kembali mangkir karena mengaku sedang ada kunjungan kerja.

"KPK mengimbau kepada para pihak terkait yang dipanggil atau diundang sebagai saksi, KPK berharap bisa kooperatif sehingga proses penanganan perkara ini dapat berjalan, bisa berjalan dengan baik dan efektif sehingga memberikan kepastian status dari pihak-pihak yang terkait," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi dana Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Pengusutannya menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang ditandatangani pada minggu ketiga Desember 2024.

Belum ada nama dalam beleid itu. Hanya saja, dua orang atau bahkan lebih berpotensi dijerat setelah penggeledahan dilakukan di kantor Bank Indonesia hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin malam, 16 Desember 2024.

Dalam kasus ini, KPK juga sudah memeriksa sejumlah pihak. Di antaranya Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satori dan Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan.

Rumah Satori di kawasan Cirebon, Jawa Barat juga sudah digeledah penyidik. Dari proses penggeledahan itu, penyidik menemukan dokumen yang diduga terkait dugaan korupsi dana CSR BI.

Penyidik juga sudah menggeledah rumah Heri Gunawan dan menemukan bukti di antaranya dokumen. Dana CSR BI ini diduga mengalir ke sejumlah yayasan dan menjadi aset yang kemudian dinikmati pihak terkait.

JAKARTA - The Corruption Eradication Commission (KPK) is reportedly looking for other parties who participate in enjoying the money for the corruption of the Social Responsibility (CSR) of Bank Indonesia (BI). This step was taken while looking for parties who were deemed to be trying to hinder the investigation.

"Investigators are investigating the roles of members of the Indonesian House of Representatives Commission XI for the 2019-2024 period and to what extent is its involvement in the object of the case being handled, including exploring if there are parties who will obstruct investigations," said a VOI source, Thursday, May 8.

Meanwhile, the spokesperson for the KPK, Budi Prasetyo, confirmed that the investigation into the alleged corruption related to the BI CSR funds was still ongoing. He conveyed this when asked about the news that investigators had conducted a case title or exposure to the leader to determine the suspect.

As for this case, it has entered the investigation stage but there are no suspects. The basis for summoning witnesses or searches is carried out with a general investigation warrant (sprindik).

"Until now, the KPK is still investigating alleged corruption related to CSR Bank Indonesia," said reporters at the KPK's Merah Putih building, Kuningan Persada, South Jakarta, quoted on Thursday, May 8.

In the future, the anti-corruption commission reminded the witnesses in this case to fulfill the investigator's summons. The statement was also addressed to the legislators of the DPR RI from the NasDem Party faction, Charles Meikyansah and Fauzi Amro who were twice absent from the investigator's summons.

It is known that investigators summoned Charles and Fauzi on Thursday, March 13. However, both of them were absent from the investigator's summons on the grounds that an event had been scheduled beforehand.

Then investigators called them back on Wednesday, April 30. However, Charles and Fauzi were absent again because they admitted that they had a working visit.

"KPK appeals to related parties who are summoned or invited as witnesses, the KPK hopes to cooperate so that the process of handling this case can run, can run well and effectively so as to provide certainty of the status of the related parties," he said.

Previously reported, the KPK is investigating allegations of corruption in the Social Responsibility Fund (CSR) of Bank Indonesia (BI). The investigation uses a general investigation warrant (sprindik) signed in the third week of December 2024.

There is no name in the regulation yet. However, two people or even more have the potential to be charged after a search was carried out at the Bank Indonesia office to the Financial Services Authority (OJK) on Monday night, December 16, 2024.

In this case, the KPK has also examined a number of parties. Among them are DPR member of the NasDem Party faction Satori and Member of the DPR Gerindra Party faction Heri Gunawan.

Investigators have also searched Satori's house in the Cirebon area, West Java. From the search process, investigators found documents allegedly related to the alleged corruption of BI's CSR funds.

Investigators have also searched Heri Gunawan's house and found evidence including documents. The BI CSR funds allegedly flowed to a number of foundations and became assets enjoyed by related parties.