Israel Peringatkan akan Menangguhkan Izin Sejumlah Kelompok Bantuan yang Beroperasi di Gaza

JAKARTA - Otoritas Israel pada Hari Selasa memperingatkan akan menangguhkan izin sejumlah organisasi bantuan yang beroperasi di Jalur Gaza, Palestina mulai Januari karena gagal memberikan rincian tentang staf Palestina mereka, menuduh dua pekerja Dokter Tanpa Batas (MSF) memiliki hubungan dengan kelompok militan.

Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan, langkah tersebut merupakan bagian dari keputusan Israel untuk "memperkuat dan memperbarui" peraturan yang mengatur kegiatan LSM internasional di wilayah Palestina.

"Organisasi kemanusiaan yang gagal memenuhi persyaratan keamanan dan transparansi akan dicabut izinnya," kata kementerian, melansir Al Arabiya dari AFP (31/12).

Dalam pernyataannya pada Hari Selasa, kementerian menuduh setelah penyelidikan, badan amal medis internasional Doctors Without Borders (MSF) telah mempekerjakan dua individu yang memiliki keterkaitan dengan kelompok militan Palestina.

"Pada Juni 2024, seorang anggota Jihad Islam Palestina diidentifikasi sebagai karyawan organisasi tersebut," jelas kementerian.

"Pada September 2024, seorang karyawan MSF lainnya diidentifikasi sebagai penembak jitu Hamas," lanjutnya.

"Meskipun telah berulang kali diminta, organisasi tersebut tidak memberikan pengungkapan penuh mengenai identitas dan peran individu-individu tersebut," tambah pernyataan itu.

Lebih jauh kementerian mengatakan, organisasi-organisasi yang "gagal bekerja sama dan menolak untuk menyerahkan daftar karyawan Palestina mereka untuk mengesampingkan kemungkinan keterkaitan dengan terorisme" telah menerima pemberitahuan resmi, izin mereka akan dicabut mulai 1 Januari.

Organisasi-organisasi yang bersangkutan - yang namanya tidak diungkapkan - diperintahkan untuk menghentikan semua kegiatan pada 1 Maret.

Kementerian mengatakan, kelompok-kelompok tersebut diberi waktu 10 bulan untuk memberikan informasi yang diminta tetapi "tetap gagal memenuhi persyaratan."

Sebelumnya, kementerian awal bulan ini mengatakan kepada AFP, pada 25 November, sekitar 100 permintaan pendaftaran telah diajukan dan "hanya 14 permintaan organisasi yang ditolak."

"Sisanya telah disetujui atau sedang dalam proses peninjauan," kata kementerian.

Sementara itu, MSF mengatakan mereka "tidak akan pernah dengan sengaja mempekerjakan orang yang terlibat dalam aktivitas militer."

"Setiap karyawan yang terlibat dalam aktivitas militer akan menimbulkan bahaya bagi staf dan pasien kami," tegas MSF.

Pernyataan kementerian tersebut tidak menyebutkan apakah lisensi MSF telah dicabut.

"Dalam hal pendaftaran, MSF terus terlibat dan berdiskusi dengan otoritas Israel," kata badan amal tersebut.

"Kami belum menerima keputusan tentang pendaftaran ulang," tambahnya.

Kementerian mengatakan, langkah-langkah terbarunya tidak akan memengaruhi pengiriman bantuan ke Gaza.

"Hanya sejumlah kecil organisasi - kurang dari 15 persen - yang ditemukan melanggar kerangka peraturan," katanya.

Terpisa, sejumlah LSM telah mengatakan kepada AFP, peraturan baru ini akan berdampak besar pada distribusi bantuan di Gaza.

Di sisi lain, jumlah bantuan yang masuk ke Gaza masih belum memadai.

Meskipun kesepakatan gencatan senjata 10 Oktober menetapkan masuknya 600 truk per hari, menurut LSM dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya 100 hingga 300 truk yang membawa bantuan kemanusiaan.