Purbaya Aims For IDR 6 Trillion State Revenue From The Gold Exit Customs Policy
JAKARTA - Minister of Finance (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadives targets an additional state revenue of IDR 2 trillion to IDR 6 trillion from the gold exit fee (BK).
Just so you know, the government has set a gold exit fee of 15 percent in 2026.
"How many trillion is that, Rp2 to Rp6 trillion," Purbaya told the media crew when met at The Westin, Thursday, November 20.
The state treasurer explained that the determination of the gold BK policy not only adds income for the state, but also aims to determine the volume of Indonesia's gold exports as a whole.
"If our gold is there, now the export fee is 0 (percent) if I'm not mistaken. Apart from increasing government revenue, we also see how much our gold exports actually are, so we will see later what potential income we can take from the mining," continued Purbaya.
Disitat dari Antara, sebelumnya Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkap kementerian dan lembaga terkait menyetujukan besaran tau keluar emas sebesar 7,5 persen hingga 15 persen untuk memperkuat penerimaan negara serta tangkilisasi komoditas tersebut.
SEE ALSO:
Dia menyatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait bea tersebut akan segera terbit, mengingat kebijakan tersebut merupakan amanat dari UU APBN 2026.
“Selain kami dorong untuk hilirisasi, untuk smelter, kami juga melihat ekosistem untuk bullion bank yang sudah mulai terbangun, dan masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya, tetapi kita perlu ciptakan lebih banyak likuiditas emas di dalam negeri,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Dengan kebijakan bea keluar tersebut, pemerintah berharap lebih banyak suplai emas bertahan di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan likuiditas dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.
SEE ALSO:
He stated that the Minister of Finance Regulation (PMK) related to the duties would soon be issued, considering that the policy was a mandate from the 2026 State Budget Law.
"In addition to encouraging downstreaming, for smelters, we also see an ecosystem for bullion banks that have begun to be built, and the community has benefited from it, but we need to create more gold liquidity in the country," he said in a meeting with Commission XI DPR RI in Jakarta, Monday.
With this exit duty policy, the government hopes that more gold supply will survive in the country, so that it can increase liquidity and create greater added value for the Indonesian people.