Having A Diplomacy Experience, The Indonesian Government Is Asked By The House Of Representatives To Actively Strive For Peace Mediation In Sudan

JAKARTA- Pemerintah Indonesia diminta mengambil peran lebih aktif dalam upaya mediasi perdamaian konflik Sudan. Menyusul adanya usulan Pemerintah Sudan untuk melibatkan Turki dan Qatar sebagai mediator tambahan dalam proses negosiasi damai antara Tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai Indonesia memiliki posisi strategis dan modal diplomasi yang kuat untuk turut berkontribusi dalam proses tersebut.

“Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,” ujar Sukamta, Sabtu, 8 November.

Menurutnya, upaya mediasi perdamaian sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif serta kontribusi diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework.

"Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator untuk memastikan proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan,” kata Sukamta.

Pimpinan komisi bidang pertahanan dan hubungan luar negeri DPR itu juga menekankan urgensi penyelesaian konflik di Sudan mengingat dampak kemanusiaan yang terus memburuk. Apalagi dalam laporan PBB, kata Sukamta, jutaan warga Sudan telah mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan menjadi sangat terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

“Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Kita harus memastikan jalur kemanusiaan dibuka, bantuan internasional dapat masuk, dan kekerasan segera dihentikan," jelas Legislator PKS dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Sukamta menyerukan pentingnya solidaritas global untuk mendukung tercapainya perdamaian jangka panjang di Sudan. "Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Dr. Yassir Mohamed Ali, menyampaikan bahwa Sudan menginginkan proses mediasi yang lebih inklusif dengan melibatkan pihak yang memiliki kapasitas diplomasi konstruktif di kawasan, termasuk Turki dan Qatar, agar tercipta kesepakatan damai yang adil dan berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Yassir Mohammed Ali di Jakarta pada Kamis, 5 November.

Adapun konflik yang telah berlangsung sejak April 2023 tersebut telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, termasuk korban jiwa, instabilitas politik, serta gelombang pengungsi.

Setidaknya, sebanyak 150.000 orang tewas dan 14 juta orang mengungsi, dan 24 juta orang menderita kelaparan di Sudan dalam perang yang berlangsung sejak April 2023. Angka tersebut terus bertambah seiring konflik yang terjadi hingga saat ini.

Terbaru, serangan pesawat tak berawak oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter menewaskan setidaknya 43 orang di Kordofan Utara, Sudan tengah, kata seorang pejabat setempat. Sementara 37 lainnya dilaporkan terluka.

JAKARTA - The Indonesian government is asked to take a more active role in efforts to mediate the peace of the Sudanese conflict. Following the Sudanese Government's proposal to involve Turkey and Qatar as additional mediators in the peace negotiations process between the Sudanese Army and the Rapid Support Forces (RSF) paramilitary group.

Deputy Chairman of Commission I of the Indonesian House of Representatives, Sukamta, assessed that Indonesia has a strong strategic position and diplomatic capital to contribute to the process.

Indonesia is known as a country with experience in international diplomacy, a strong supporter of peaceful conflict resolution, and has good relations with countries in the Middle East and Africa. Indonesia's active role will be very meaningful in pushing for a ceasefire and forming a fair dialogue," said Sukamta, Saturday, November 8.

According to him, peace mediation efforts are in line with Indonesia's free foreign political principles and Indonesia's diplomatic contributions in maintaining world peace as mandated by the Preamble to the 1945 Constitution. Commission I encourages the Ministry of Foreign Affairs to take advantage of bilateral diplomacy channels and multilateral forums, including at the United Nations, the OIC, and the ASEAN Plus Framework.

"Indonesia can act as a bridge-builder or facilitator to ensure the mediation process runs inclusively and respects the rights of the Sudanese people," said Sukamta.

The chairman of the House's defense and foreign relations commission also emphasized the urgency of resolving the conflict in Sudan given the growing impact of humanity. Moreover, in the UN report, said Sukamta, millions of Sudanese have fled and access to humanitarian aid has become very limited due to the unstable security situation.

The most important priority right now is the protection of civilians. We must ensure that humanitarian routes are opened, international aid can enter, and violence will be stopped immediately," explained the PKS legislator from the Yogyakarta Special Region (DIY) electoral district.

Sukamta calls for the importance of global solidarity to support the achievement of long-term peace in Sudan. "Indonesia can be a moral and reliable mediator in this process," he concluded.

For information, Sudan's Ambassador to Indonesia, Dr. Yassir Mohamed Ali, said that Sudan wanted a more inclusive mediation process by involving parties with constructive diplomatic capacity in the region, including Turkey and Qatar, in order to create a fair and sustainable peace agreement. The statement was made by Yassir Mohammed Ali in Jakarta on Thursday, November 5.

The conflict, which has been going on since April 2023, has had a huge humanitarian impact, including casualties, political instability, and a wave of refugees.

At least 150,000 people were killed and 14 million people displaced, and 24 million people suffered from hunger in Sudan in the war that has been going on since April 2023. This figure continues to grow as the conflict has occurred to date.

Most recently, a drone strike by paramilitary Rapid Support Forces (RSF) killed at least 43 people in North Kordofan, central Sudan, a local official said. While 37 others were reported injured.