Alasan Kampus IKJ Pindah ke Kota Tua, Pramono: Panggung Kesenian Mudah Diadakan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan dirinya ingin agar kampus Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dipindahkan ke kawasan Kota Tua. Saat ini, IKJ berada di kawasan Cikini, terletak di sebelah Taman Ismail Marzuki (TIM).

Menurut Pramono, ekosistem kesenian para mahasiswa akan lebih cocok bila mereka mengenyam pendidikan di kawasan Kota Tua. Lokasi tersebut juga lebih menunjang kegiatan-kegiatan seni dan budaya.

"Panggung kesenian itu akan sangat mudah diadakan kalau kemudian senimannya juga ada di sana sambil bersekolah. Maka dengan demikian, itulah yang kami lakukan kenapa kemudian IKJ akan kami pindahkan ke Kota Tua," kata Pramono di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa, 21 Oktober.

Saat ini, Pemprov DKI tengah melakukan pendalaman agar kehadiran IKJ di kawasan cagar budaya bisa memperkuat karakter Kota Tua sebagai pusat seni dan kreativitas.

"Mudah-mudahan ini akan menjadi pemantik atau pun inisiator untuk menghidupkan Kota Tua, sebagai tempat yang heritage, tempat yang bisa berkembang dengan baik, dan kemudian tentunya menjadi lebih baik, lebih rapi, tapi berkeseniannya tetap bisa dilakukan," ujar Pramono.

Namun, Pramono menegaskan, Pemprov DKI tidak akan memindahkan IKJ sebelum kesiapan kawasan rampung. Fasilitas dasar akan disiapkan terlebih dahulu, seiring dengan penyelesaian pembangunan jalur MRT yang menembus kawasan tersebut.

“Rencananya di tahun 2027 itu MRT yang di atas, tadi yang masih dibangun sampai dengan kota sebenarnya udah bersih, termasuk jalan-jalannya, semuanya konsentrasi di bawah,” jelasnya.

Wacana ini sebelumnya diungkapkan Pramono saat meninjau kawasan Kota Tua bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pada Sabtu, 18 Oktober.

Pramono mengungkap adanya rencana pembenahan kawasan Kota Tua. Rencana tersebut akan dikerjakan bersama pemerintah pusat melalui pembentukan satuan tugas atau task force lintas instansi.

“Kami melihat dan kami bersama-sama, antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta, ingin melakukan perbaikan pembenahan Kota Tua,” kata Pramono, Sabtu, 18 Oktober.

Pramono mengakui, revitalisasi kawasan bersejarah itu tidak bisa dilakukan secara instan. Karena itu, pembenahan akan dijalankan secara bertahap dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antar lembaga.

"Tentunya tidak bim salabim kemudian jadi, kita rencanakan lebih terstruktur. Untuk itu beberapa hal yang akan kami lakukan. Tadi kami sudah bersepakat untuk ada task force yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah Jakarta. Nantinya dalam perjalanan pasti akan ada BUMN, BUMD, dan swasta," ujarnya.

Menurut Pramono, satuan tugas yang akan dibentuk ini nantinya bertugas memastikan porsi kerja antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta agar program revitalisasi bisa lebih konkret.

"Task force ini untuk mendetailkan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dan kemudian space apa yang akan dibuka untuk keterlibatan swasta," ujar dia.

Pada tahap awal, tahun 2026 mendatang, Pemprov DKI akan fokus memperbaiki sarana dan prasarana dasar di kawasan Kota Tua, mulai dari jalan, sungai, hingga jalur pedestrian. Ia menyebut pembenahan infrastruktur ini menjadi fondasi sebelum melangkah ke pengembangan fungsi ruang dan kegiatan ekonomi kreatif.