Invite Community And Nutritionists To Discuss Mass Poisoning, DPR Is Considered To Be Looking For Solutions To MBG

JAKARTA- Pengamat komunikasi politik, Silvanus Alvin mengapresiasi sikap DPR RI yang tetap jernih dalam mencari solusi terkait berbagai persoalan pada program Makanan Bergizi (MBG), di tengah desakan penghentian program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akibat kasus keracunan massal. Yakni dengan mencari jalan tengah terkait berbagai persoalan MBG dengan mendengarkan masukan dari para ahli.

"Langkah Komisi IX DPR RI yang menghadirkan sejumlah pakar gizi, kesehatan ibu dan anak, serta organisasi masyarakat sipil dalam rapat dengar pendapat mengenai program MBG menunjukkan adanya kesadaran bahwa persoalan yang muncul selama ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan ada masalah sistemik yang perlu di-address," ujar Alvin di Jakarta, Sabtu, 27 September.

"Dengan banyaknya kasus keracunan massal yang menimpa anak sekolah, DPR mencoba menggali solusi mendasar agar program ini tidak terus berulang menjadi ancaman kesehatan publik," sambungnya.

Komisi IX DPR RI baru-baru ini melakukan audiensi dengan sejumlah ahli terkait program MBG yang mendapatkan sorotan publik setelah sejumlah kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah.

Dalam rapat yang berlangsung pada 22 September 2025, sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), memberikan masukan mengenai temuan-temuan terkait kualitas makanan dalam program MBG.

Alvin juga menilai DPR mengambil posisi strategis dengan tidak serta-merta menyerukan penghentian program MBG meski telah banyak kasus keracunan makanan terjadi. "Saya menilai penting untuk mengapresiasi sikap DPR yang tetap jernih mencari alternatif solusi perbaikan di tengah derasnya desakan untuk menghentikan MBG,” kata Alvin.

“DPR mengambil posisi strategis: tidak serta-merta menyerukan penghentian, tetapi mendorong perbaikan tata kelola, transparansi, serta pelibatan aktor yang lebih relevan seperti sekolah dan komite orang tua," sambungnya.

Menurut Alvin, langkah ini mencerminkan upaya DPR menjaga keseimbangan antara kebutuhan evaluasi kritis terhadap program MBG dengan fakta bahwa MBG adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang memuat dimensi politik sekaligus sosial.

"Harapannya DPR bisa memberikan langkah perbaikan agar anak-anak harapan bangsa tidak jadi korban," sebut Alvin.

Alvin melihat respons cepat dari DPR terkait kasus keracunan MBG sebagai wujud nyata perbaikan kinerja dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan program Pemerintah berjalan dengan lebih aman dan transparan.

"Sikap DPR dalam merespons persoalan MBG dapat dibaca sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik. DPR juga sekaligus membuktikan bahwa mereka belajar dari kritik keras masyarakat dan kini berusaha menjalankan fungsi pengawasan secara lebih benar dan substantif," pungkas Alvin.

Sebelumnya dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan pihaknya mencatat kenaikan kasus keracunan program MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.

Sejak dirilis pertama pada 14 September 2024, kasus keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus dalam sepekan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris meyakini jumlahnya bisa lebih banyak. I mencontohkan 97 siswa yang menjadi korban keracunan MBG di keluruahan Lagoa, Jakarta Utara beberapa waktu lalu yang tak terekspos media.

Meski begitu, Charles mengatakan usulan menghentikan MBG saat ini sulit dilakukan. Sebab, MBG merupakan program strategis pemerintahan Prabowo, yang anggarannya telah disiapkan. Sehingga, solusi yang perlu dilakukan adalah menekan angka keracunan.

"Tapi saat ini Presiden merasa program ini strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan," kata Charles Honoris.

"Ini kita mau cegah. Kita mau cegah kasus keracunan terulang. Kita mau mencegah anggaran negara jadi terbuang sia-sia. Kita juga mau melihat tujuan mulia ini bisa tercapai," tandasnya.

JAKARTA - Political communication observer Silvanus Alvin appreciates the attitude of the DPR RI which remains clear in finding solutions related to various problems in the Nutrition Food (MBG) program, amid the insistence on stopping President Prabowo Subianto's priority program due to cases of mass poisoning. Namely by looking for a middle way related to various MBG problems by listening to input from experts.

"The steps taken by Commission IX of the DPR RI which presented a number of nutritionists, maternal and child health, as well as civil society organizations in hearings regarding the MBG program show awareness that the problems that have arisen so far are not just technical errors, but systemic problems that need to be addressed," said Alvin in Jakarta, Saturday, September 27.

"With so many cases of mass poisoning that befell school children, the DPR is trying to explore fundamental solutions so that this program does not continue to be a public health threat," he continued.

Commission IX of the Indonesian House of Representatives recently conducted an audience with a number of experts regarding the MBG program which received public attention after a number of mass poisoning cases occurred in various regions.

In the meeting which took place on September 22, 2025, a number of civil society organizations, such as the Indonesian Education Monitoring Network (JPPI), the Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), and the Mother and Child Health Movement (GKIA), provided input on findings related to the quality of food in the MBG program.

Alvin also assessed that the DPR took a strategic position by not immediately calling for the termination of the MBG program even though many cases of food poisoning had occurred. "I think it is important to appreciate the DPR's stance which remains clear in finding alternative solutions to improvement in the midst of heavy pressure to stop MBG," said Alvin.

"The DPR takes a strategic position: not immediately calling for a termination, but encouraging improvement in governance, transparency, and the involvement of more relevant actors such as schools and parent committees," he continued.

According to Alvin, this step reflects the DPR's efforts to maintain a balance between the need for critical evaluation of the MBG program and the fact that MBG is a National Strategic Program (PSN) that contains both political and social dimensions.

"Hopefully the DPR can provide corrective steps so that the nation's children's hopes do not become victims," said Alvin.

Alvin saw a quick response from the DPR regarding the MBG poisoning case as a tangible manifestation of improving the board's performance in carrying out its supervisory function and ensuring that the Government's program runs more safely and transparently.

"The DPR's attitude in responding to the MBG issue can be read as part of efforts to restore public trust. The DPR also proves that they have learned from the public's strong criticism and are now trying to carry out the supervisory function more correctly and substantively," concluded Alvin.

Previously in a meeting with Commission IX of the DPR, the Indonesian Education Monitoring Network (JPPI) stated that it recorded an increase in cases of poisoning of the MBG program which reached more than a thousand in a week.

Since its first release on September 14, 2024, MBG poisoning cases have reached 5,360 cases. Now, as of September 21, the number has increased to 6,452 cases, an increase of 1,092 cases in a week.

Deputy Chairman of Commission IX of the DPR, Charles Honoris believes that there can be more. I gave an example of 97 students who were victims of MBG poisoning in Lagoa Village, North Jakarta some time ago who were not exposed by the media.

Even so, Charles said the proposal to stop MBG is currently difficult to do. This is because MBG is a strategic program of the Prabowo government, whose budget has been prepared. Thus, the solution that needs to be done is to reduce the number of poisonings.

"But at this time the President feels that this program is strategic and the budget has also been prepared," said Charles Honoris.

"We want to prevent this. We want to prevent cases of recurrence of poisoning. We want to prevent the state budget from being wasted. We also want to see that this noble goal can be achieved," he said.