JAKARTA - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan adanya potensi fiscal dominance seiring meningkatnya beban bunga utang pemerintah dan masih rendahnya rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax to GDP ratio) dibandingkan negara-negara selevel.
Menurutnya situasi tersebut dapat membuat pasar keuangan domestik semakin sensitif terhadap arus modal asing serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
Josua menyampaikan tekanan fiskal dan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang terus meningkat membuat Indonesia masih sangat bergantung pada aliran dana asing untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus membiayai defisit transaksi berjalan.
Oleh sebab itu, ia menambahkan kepercayaan investor global terhadap kredibilitas fiskal Indonesia menjadi faktor penting, terutama ketika sentimen global memburuk dan risiko capital outflow meningkat.
“Foreign flows itu masih kita butuhkan karena secara struktural defisit transaksi berjalan harus dibiayai surplus di financial account (transaksi berjalan),” dalam Pelatihan Wartawan di Makassar, dikutip Minggu, 24 Mei.
Ia menjelaskan, semakin sempitnya ruang fiskal akibat kenaikan beban bunga utang dapat mendorong pemerintah untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil agar biaya pembayaran utang tidak semakin membengkak, dan ealam teori ekonomi, kondisi tersebut dikenal sebagai fiscal dominance.
“Pada saat beban bunga pemerintah meningkat, ada tendensi pemerintah berharap bahwa suku bunga itu relatif stabil supaya beban bunga ini tidak meningkat terus,” tuturnya.
BACA JUGA:
Josua menilai indikasi tersebut mulai terlihat ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaktifkan Bond Stabilization Fund guna menstabilkan pasar SBN dan menjaga yield tetap terkendali di tengah arus keluar modal asing yang turut menekan rupiah.
Menurutnya, kondisi dominasi fiskal menjadi perhatian investor asing maupun lembaga pemeringkat internasional karena berpengaruh terhadap persepsi risiko aset keuangan domestik, termasuk SBN dan mata uang rupiah.
Ia menegaskan, apabila investor melihat ruang fiskal semakin terbatas sementara kebutuhan pembiayaan pemerintah terus meningkat, maka potensi keluarnya dana asing dari pasar domestik akan semakin besar dan dapat menekan nilai tukar rupiah.
Menurutnya, partisipasi investor asing masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan menopang stabilitas eksternal.
“Jadi kita tidak bisa menutup mata terhadap investor asing karena mereka tetap penting untuk pembiayaan pasar keuangan kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Josua mengatakan perhatian investor saat ini tidak hanya tertuju pada defisit APBN yang masih dijaga di bawah 3 persen PDB, tetapi juga pada kualitas penerimaan negara yang dinilai belum optimal.
Ia menyoroti tax to GDP ratio Indonesia yang berada di level 13,3 persen PDB, masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara peers seperti Philippines sebesar 14,8 persen, India 17,7 persen, dan Vietnam 19 persen.
“Yang dilihat rating agency itu tax to GDP kita masih rendah. Kemampuan penerimaan kita belum cukup optimal untuk menopang belanja yang sangat besar,” jelasnya.
Di sisi lain, Josua memahami langkah pemerintah yang mempercepat realisasi belanja negara atau front loading anggaran untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia menilai pasar tetap akan memperhatikan apakah percepatan belanja tersebut mampu memberikan dampak produktif dan berkelanjutan terhadap perekonomian.
“Kalau spending itu produktif dan bisa mendrive ekonomi tentu bagus karena GDP pembaginya membesar,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menilai ketergantungan terhadap utang pemerintah berdenominasi dolar Amerika Serikat masih menjadi tantangan bagi stabilitas rupiah.
Josua mengatakan marena itu, pemerintah mulai melakukan diversifikasi penerbitan global bond melalui instrumen seperti dimsum bond, kangaroo bond, hingga rencana panda bond guna mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dolar AS sekaligus memperluas basis investor global.
