RI akan Gencar Pakai Aspal Buton Ketimbang Impor, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan, langkah pemerintah untuk memperkuat kemandirian material konstruksi jalan dengan mendorong pemanfaatan aspal Buton (Asbuton) sebagai substitusi impor.

Arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar efisiensi nasional di sektor infrastruktur, khususnya dalam pengendalian biaya dan ketahanan pasokan material.

"Kementerian Pekerjaan Umum telah mengambil beberapa langkah konkret, salah satunya melalui penguatan kemandirian material konstruksi jalan sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi nasional. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin menegaskan komitmen kami semua untuk mendorong swasembada aspal nasional melalui pemanfaatan aspal buton atau yang kami kenal sebagai Asbuton," ujar Dody dalam diskusi media di kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis, 2 April.

Di tengah kebutuhan terus meningkat, pemerintah melihat adanya ketimpangan antara konsumsi nasional dan ketergantungan terhadap pasokan luar negeri masih dominan, yang mana kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai kurang lebih 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun pada tahun-tahun mendatang.

"Namun demikian, sekitar hampir 80 persen masih bergantung pada aspal berbasis pada minyak bumi atau impor. Di sisi lain, kami memiliki cadangan mineral bernama aspal buton sangat besar di Pulau Buton, namun pemanfaatannya saat ini masih sangat-sangat terbatas. Hal ini masih sekitar mungkin 4 persen dari total kebutuhan nasional," kata dia.

Pemerintah pun mulai mengarahkan kebijakan agar penggunaan Asbuton dapat meningkat signifikan dalam proyek jalan nasional sebagai bagian dari substitusi impor secara bertahap.

Kementerian PU akan mendorong pemanfaatan komoditas lokal melalui penggunaan aspal buton dalam konstruksi jalan nasional hingga mencapai minimal 30 persen.

Selain mengurangi ketergantungan impor, kebijakan tersebut juga dinilai membawa dampak ekonomi luas, mulai dari penghematan devisa hingga penguatan industri dalam negeri.

"Potensi penghematan negara akan mencapai sekitar Rp4 triliun dan dengan penambahan penerimaan pajak hampir Rp2 triliun. Kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya industri aspal buton domestik, menciptakan rantai pasok baru di dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional," terang Dody.

Ia juga menyoroti, selama ini komoditas Asbuton justru lebih banyak dimanfaatkan oleh negara lain, sehingga sudah saatnya Indonesia mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk kepentingan domestik.

"Kalau selama ini aspal buton bisa dipakai oleh negara lain, kenapa kami tidak bisa memakai sendiri? Jadi, bapak/ibu sekalian, aspal buton selama ini banyak diekspor. Kalau bisa dipakai oleh negara lain, insyaallah kami juga akan bisa memakainya," tambah dia.

Dari sisi tata kelola, peningkatan penggunaan Asbuton diyakini akan mendorong perbaikan standar mutu sekaligus memperkuat daya saing industri pengolahan dalam negeri.

"Penggunaan aspal buton akan meningkatkan kualitas pengadaan dan standar mutu, baik pada penyelenggara jalan, produsen, asosiasi maupun pada penyedia jasa konstruksi," jelasnya.

Lebih jauh, pengembangan industri tersebut diperkirakan memberi efek berganda terhadap ekonomi nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja.

"Pengembangan industri aspal buton diperkirakan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi hingga kurang lebih Rp23 triliun, sekaligus membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat," ungkapnya.

Meski begitu, pemerintah mengakui langkah ini bukan tanpa tantangan, terutama dari sisi kesiapan teknologi dan adopsi industri belum merata.

"Kebijakan ini bukan hanya tentang mengganti material, tapi tentang kemampuan kami untuk semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri. Memang harus diakui, kami tidak sedang memilih yang mudah karena teknologinya belum terlalu masif, tapi kami memilih untuk berdiri lebih mandiri," jelas Dody.

Sebagai penutup, Dody menegaskan, optimalisasi Asbuton menjadi bagian dari agenda besar pembangunan nasional ke depan.

"Optimalisasi penggunaan aspal buton dalam pembangunan jalan merupakan langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi, industrialisasi nasional, meningkatkan efisiensi fiskal serta menjaga ketahanan pasokan material dalam jangka panjang, sekaligus mendukung RPJMN 2025-2029 menuju swasembada aspal nasional," pungkasnya.