Menko Airlangga: Kebijakan WFH akan Segera Diumumkan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut direncanakan berlaku satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS dan PPPK, serta akan menjadi imbauan bagi pekerja di sektor swasta.

"Nanti segera, sebelum April," ujarnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 27 Maret.

Meski demikian, Airlangga belum memberikan tanggal pasti terkait pengumuman tersebut karena masih harus melaporkan rencana itu kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Dia menegaskan bahwa keputusan terkait kebijakan WFH ini kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Kira-kira minggu ini," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan segera menerapkan kebijakan kerja dari rumah work from home (WFH) 1 hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemilihan Jumat sebagai salah satu opsi pelaksanaan WFH karena jam kerja yang relatif lebih singkat.

"Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu 25 Maret.

Menurutnya, kebijakan WFH tersebut akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, dapat diperluas untuk pegawai swasta.

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menekan konsumsi BBM, mengingat ketidakpastian situasi global, sementara cadangan energi Indonesia diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 25-26 hari.

Namun, Purbaya menegaskan dampak kebijakan ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi penghematan energi.

“Jika WFH mengurangi beban perjalanan pekerja, maka konsumsi rumah tangga bisa meningkat. Aktivitas usaha tetap berjalan, dan penerimaan pajak juga berpotensi meningkat,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, jika kebijakan WFH justru mendorong ekonomi lebih cepat dari perkiraan, maka hal tersebut akan menguntungkan.

“Kalau ekonomi larinya lebih kencang, bisnis naik cepat, konsumsi naik, pajak saya juga naik. Itu kan justru menguntungkan,” katanya.

Dia menekankan bahwa pemerintah tidak melihat kebijakan WFH hanya dari satu sisi.

Pendekatan yang digunakan adalah general equilibrium approach, yang memperhitungkan dampak kebijakan terhadap keseluruhan pergerakan ekonomi, bukan hanya penghematan energi semata.