Airlangga: MBG dan Dukungan UMKM Perdesaan Dorong Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA - Sebagai negara dengan populasi sekitar 285 juta jiwa, Indonesia menempatkan sektor pangan sebagai isu strategis yang memiliki kaitan erat dengan ketahanan nasional.

Stabilitas pasokan pangan menjadi syarat utama bagi kelangsungan aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga pengelolaan sektor pangan perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat tetap terjamin.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian nasional sebagai fondasi pembangunan, dengan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama.

Prabowo juga menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Sebab itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, produksi beras Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah dan menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton.

“Dan juga yang harus kita jaga adalah terkait dengan inflasi. Namun kita juga harus bersyukur bahwa dengan kenaikan harga dan harga-harga yang relatif baik, nilai tukar petani juga tertinggi sepanjang beberapa tahun terakhir,” ungkapnya dalam keterangannya, Selasa, 13 Januari.

Penguatan ketahanan pangan juga menjadi fondasi program strategis pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung alokasi APBN hingga Rp335 triliun.

Menurutnya dengan skema pembayaran di awal program ini menjaga keberlanjutan produksi, mendorong partisipasi dunia usaha, sekaligus menyalurkan stimulus ekonomi hingga ke tingkat akar rumput.

Hal ini berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target pemerintah.

Selain MBG, Airlangga menyampaikan pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan melalui dukungan anggaran tahun 2026 sebesar Rp164,4 triliun untuk peningkatan produksi pertanian dan stabilitas stok pangan.

Selain itu, ia mengatakan pemberdayaan UMKM perdesaan dialokasikan Rp181,8 triliun, termasuk penguatan logistik dan Operasi Pasar Merah Putih, guna menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi di masyarakat.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga mencermati sejumlah tantangan strategis, termasuk dampak perubahan iklim seperti Fenomena El Niño dan La Niña yang terjadi bersamaan pada 2024 sempat menekan produksi padi nasional.

Dia menjelaskan, mengingat sektor pertanian memiliki kontribusi vital terhadap perekonomian sekitar 14,35 persen dari PDB dan menyerap hampir 29 persen tenaga kerja atau sekitar 40,7 juta orang sehingga perhatian terhadap isu ini menjadi sangat penting.

Menurut Airlangga, untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah mendorong penguatan sektor pertanian melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan food estate.

Dia menambahkan, penerapan modern farming dengan teknologi canggih, peningkatan efisiensi, dan pengelolaan risiko iklim juga dilakukan agar produktivitas pertanian tetap meningkat meski menghadapi perubahan iklim dan dinamika global.

“Kemudian Pemerintah terus mendorong Mandatory Biodiesel B40, ini menghemat emisi sebesar mendekati 42 juta ton daripada CO2 pada 2025 dan juga menghemat Devisa Solar Impor sebesar 8 miliar dolar AS di 2024. Inilah yang kita sebut sebagai kedaulatan energi yang berbasis pada kekuatan agrikultur,” jelas Airlangga.

Ke depan, ia menyampaikan pemerintah menaruh perhatian pada isu logistik dan Food Loss sebagai tantangan dalam memperkuat ketahanan pangan.

Menurut Kajian Bappenas tahun 2021 menunjukkan bahwa Food Waste and Loss di Indonesia mencapai sekitar 23-48 juta ton per tahun, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi, mulai dari perbaikan sistem logistik hingga pemanfaatan yang bernilai tambah.

Airlangga menjelaskan, pengendalian Food Waste and Loss tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk peran dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sebagai wujud kerja sama untuk mewujudkan sistem pangan yang efisien dan berkelanjutan.