DPR Minta Pemerintah Tak Malu Minta Bantuan Pihak Manapun untuk Atasi Banjir & Longsor Sumatera

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak pemerintah pusat untuk melakukan respons cepat dalam menangani banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Lasarus meminta pemerintah pusat tak malu untuk meminta bantuan jika tak mampu menangani bencana Sumatera.

Hal itu disampaikan Lasarus saat rapat kerja (Raker) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Basarnas, BMKG dan Korlantas Polri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Desember.

Mulanya, Lasarus menyebut, keterbatasan APBD telah menjadi kendala serius bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak bencana.

"Kami seluruh pimpinan dan anggota Komisi V mendapatkan informasi dari daerah bahwa keterbatasan pembiayaan APBD sangat mempengaruhi kekuatan mereka menangani bencana ini,' ujar Lasarus.

Menurut Lasarus, pengurangan anggaran Dana Hibah Khusus (DHK) dan Dana Hibah Umum (DHU) pada tahun sebelumnya hingga 2026 membuat kemampuan fiskal pemerintah daerah melemah. Oleh karena itu, dia menilai, pemerintah pusat perlu memberikan bantuan.

"Keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini mau tidak mau harus ada inisiatif kuat dari pemerintah pusat supaya bencana ini segera kami bisa tangani," katanya.

Terlebih, kata dia, saat ini masih ada titik-titik daerah yang belum terjangkau oleh tim lapangan. Lasarus berharap, kurangnya pembiayaan tersebut tak menjadi kendala utama dalam penanganan bencana Sumatera.

"Hari ini kami masih menerima laporan masih ada titik-titik belum bisa dijangkau secara penuh oleh tim yang ada di lapangan. Oleh karenanya, kami berharap sektor pembiayaan atau pendanaan ini bukanlah menjadi kendali utama, sehingga kami tidak bisa menangani bencana ini dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut, Lasarus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait penetapan status bencana nasional. Namun, dia meminta pemerintah pusat tak malu jika merasa kesulitan dalam menangani bencana tersebut.

"Pemerintah belum menetapkan status ini untuk apakah dijadikan bencana nasional atau tidak. Kami dari DPR menyerahkan sepenuhnya, karena ini subjektif dari pemerintah. Silakan pemerintah mau menetapkan status ini seperti apa, yang terpenting bagi kami adalah tangani dengan cepat," jelas dia.

"Bantu masyarakat ini dengan cepat. Kalau kami tidak mampu enggak usah malu minta pertolongan dari pihak manapun, karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di sekitar ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang ada sekarang," pungkasnya.