JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa bencana yang terjadi dipastikan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dia menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan perhitungan terkait besarnya dampak tersebut setelah masa tanggap darurat berakhir.
“Tentu dampaknya pasti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, nanti kita akan hitung karena sekarang masih dalam tanggap bencana dulu,” ujarnya kepada awak media di Kantor Pos Premier Rawamangun, Kamis, 4 Desember.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan program rehabilitasi bagi daerah terdampak serta mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Tentu mitigasi diperlukan ya,” tuturnya.
Sebagai informasi, terdapat Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp500 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kesiapsiagaan bencana.
Saat ditanya mengenai rencana pencairan dana tersebut, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah masih akan melakukan pemantauan lebih lanjut.
"Nanti kita monitor," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah memastikan bahwa anggaran penanganan bencana masih mencukupi.
Hal ini disampaikan di tengah beredarnya isu bahwa anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semakin menurun, sementara kejadian bencana terus meningkat di berbagai wilayah, termasuk di Sumatera.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa BNPB saat ini masih memiliki dana lebih dari Rp500 miliar yang dapat segera digunakan untuk operasi penanggulangan bencana.
Ia juga memastikan bahwa apabila kebutuhan di lapangan melebihi jumlah tersebut, pemerintah siap menambah anggaran.
"BNPB ini masih ada Rp500 miliar lebih. Terus kalau nanti butuh dana tambahan kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya," ujar Purbaya saat ditemui usai menghadiri Rapimnas Kadin, Senin, 1 Desember.
"(Berapa besaran dana anggaran?) Ini tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya. Tapi uangnya cukup," tambahnya.
Ia menambahkan bahwa penambahan anggaran dapat diajukan melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
"Darurat bencana kalau nggak salah ada. Yang jelas, saya lupa kordnya. Kayaknya darurat bencana ada gitu dan kita tinggal BNPB mengajukan ABT ke kita. Nanti kita proses.
Purbaya juga memastikan bahwa pemerintah tidak kekurangan dana untuk kebutuhan darurat. "Wah kita siap terus," ujarnya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
KKP Ungkap Ada Dua Sentra Garam Rusak imbas Banjir Bandang di Sumatera
04 Desember 2025, 21:21
Ia mengingatkan bahwa pos dana darurat bencana tersedia dan pemerintah siap mendukung penanganan bencana, baik pada tahap darurat maupun rehabilitasi.
"Memang minta berapa. Menurut Anda cukupnya berapa? Cukup kita. Termasuk untuk rehabilitasi nanti sudah," ujarnya.
Ketika ditanya apakah anggaran tambahan tersebut turut mencakup perlindungan sosial bagi warga yang terdampak, Purbaya mengatakan bahwa hal itu bergantung pada usulan BNPB.
"Saya enggak tahu nanti tergantung pengajuan dari BNPB seperti apa. Tapi uang ya cukup," ujarnya.
