JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan memanggil delapan perusahaan yang diduga berkontribusi dalam memperparah banjir di wilayah Sumatera Utara (Sumut), pada pekan depan.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, KLH juga akan mengusut sejumlah perusahaan yang diduga melanggar, sehingga memperparah banjir di Aceh dan Sumatera Barat.
"Tapi di Sumatera Utara itu, khususnya Batang Toru ada delapan perusahaan yang seperti Pak Menteri juga sudah sampaikan. Itu, kan, nanti akan kami undang, lah," ujar dia saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 3 Desember.
Diaz menyebut, pemanggilan tersebut dilakukan untuk menelusuri kelengkapan perizinan lingkungan, lahan hingga dugaan pencemaran lingkungan.
"Akan kami undang dan untuk lihat apakah perizinan lingkungannya sudah lengkap atau belum, minggu depan. Kami menganalisa dari semua sisi, baik dari sisi alaminya dan juga ketentuan lahan, vegetasi serta dari perizinan lingkungan, apakah mencemarkan atau tidak delapan perusahaan itu," katanya.
Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakum). Diaz belum bisa memastikan sanksi yang akan dikenakan kepada delapan perusahaan tersebut jika terbukti melanggar.
"Kami lihat pelanggarannya seperti apa, tapi nanti akan kami komunikasikan dengan bagian Gakkum," ucap dia.
Selain di Sumut, pihaknya juga akan menelusuri perusahaan-perusahaan yang memperparah banjir di Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar).
"Kalau di Aceh kami sudah telusuri, ini belum banyak kelapa sawit, sedikit-sedikit saja. Sumatera Barat lagi ditelusuri juga," imbuhnya.
BACA JUGA:
Pemanggilan delapan perusahaan itu merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap bencana banjir yang melanda ratusan rumah dan mengakibatkan korban jiwa di Aceh. Sumut dan Sumbar, yang diduga diperparah akibat kerusakan lingkungan di daerah hulu.
Walhi Sumut menduga, tujuh perusahaan menjadi pemicu banjir dan longsor di Tapanuli yang telah melumpuhkan 51 desa. Bencana sejak 25 November 2025 itu mengakibatkan puluhan ribu jiwa mengungsi serta ribuan rumah dan lahan pertanian rusak.
Direktur Walhi Sumut Rianda Purba menegaskan, bencana hidrometrologi tersebut bukan semata faktor cuaca, melainkan akibat kerusakan lingkungan di kawasan hutan tropis esensial Batang Toru. Citra satelit menunjukkan hutan gundul di lokasi terdampak.
"Kami mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif membuka tutupan hutan Batang Toru," tutur Rianda dikutip dari keterangan resmi, Rabu, 3 Desember.
