JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan, ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) sejak 31 Oktober 2025 sampai akhir Desember nanti bisa menembus 10.000 ton dengan total nilai mencapai Rp1,8 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam sambutannya pada acara pelepasan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 3 Desember.
"Kami laporkan sejak 31 Oktober sampai akhir Desember nanti, ekspor (udang) ke Amerika akan mencapai 605 kontainer (dengan volume) 10.000 ton senilai Rp1,8 triliun," ujar Ishartini.
Ishartini memastikan seluruh ekspor udang itu sudah bebas kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) dan memenuhi persyaratan yang diminta oleh otoritas pengawas makanan dan obat Amerika Serikat, FDA.
"Hari ini, kami melaporkan sertifikasi bebas Cesium-137 telah siap melaksanakan ekspor udang kembali ke Amerika Serikat setelah melalui proses scanning dan testing oleh para petugas inspektur mutu di unit pengolahan ikan Jawa dan Lampung," katanya.
Dia menjelaskan, lembaganya telah ditetapkan sebagai Certifying Agency sejak 31 Oktober 2025 oleh otoritas Amerika Serikat atau USFDA. Dengan status tersebut, hanya produk perikanan lolos Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) serta uji radiasi yang diperbolehkan diekspor.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Sesmenko Perekonomian Susiwijono Ungkap IEU-CEPA Dongkrak Ekspor RI ke Eropa
03 Desember 2025, 07:46
"Ini bukti negara hadir melindungi masyarakat dari risiko paparan radioaktif sekaligus menjaga keberlanjutan industri udang nasional," katanya.
Adapun pada hari ini, KKP kembali melepas ekspor udang RI ke AS setelah memperoleh sertifikasi bebas kontaminasi Cs-137. Pada pengiriman kali ini, total volume ekspor mencapai 182 ton dengan nilai mencapai Rp25 miliar.
Eskpor tersebut merupakan pengiriman kedua sejak pemerintah memastikan produk udang Indonesia memenuhi standar keamanan radiasi internasional.
Diketahui, sertifikasi bebas Cs-137 diterbitkan melalui kerja sama lintas lembaga, yakni KKP, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
