Direktur Eksekutif Celios: Layak Resuffle, Kebijakan Bahlil Bertentangan dengan Komitmen Energi Prabowo

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkap alasan mengapa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi terburuk dalam survei kinerja menteri selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Bhima, ada tiga indikator utama yang membuat Bahlil mendapat nilai negatif dalam dua metode survei Celios, yakni survei publik dan panel wartawan. Pertama, Bhima menyebut kebijakan energi Bahlil justru bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo soal transisi energi.

“Dalam RUPTL 2025–2034 yang dirilis Kementerian ESDM, justru dimasukkan pembangunan PLTU baru 6,3 GW dan pembangkit gas fosil 10,3 GW. Padahal Prabowo sudah tiga kali menegaskan target 100% energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan, termasuk di forum internasional,” ujar Bhima saat dihubungi, Selasa (21/10/2025).

Kedua, pembukaan kembali izin tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat dinilai mencederai komitmen menjaga lingkungan hidup. Ketiga, tata kelola hilirisasi nikel yang selama ini dibanggakan Bahlil justru bermasalah.

“Sebanyak 28 lini produksi smelter terganggu karena oversupply. Ini akibat terlalu agresif membangun smelter, yang akhirnya membuat harga nikel jatuh,” ungkap Bhima.

Bhima menambahkan bahwa hasil survei Celios menunjukkan tren penilaian antara publik dan wartawan memang cenderung sinkron. Nama-nama menteri yang dinilai buruk oleh publik sebagian besar juga dikritik keras oleh para wartawan.

“Dalam perbandingan antara survei 100 hari dan survei 1 tahun Prabowo–Gibran, nama Bahlil konsisten berada di peringkat pertama sebagai menteri yang paling layak di-reshuffle,” kata Bhima.

Sebelumnya, dalam laporan resmi Celios, Bahlil mendapat skor −151 dalam survei expert judgment dan −1.320 poin dalam survei publik. Keduanya menjadi penilaian terendah di antara semua menteri Kabinet Merah Putih.