Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perluasan program stimulus ekonomi yang akan berlaku pada kuartal IV tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga mengaku mendapatkan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengumuman ini kepada publik.

"Saya diminta oleh Bapak Presiden (Prabowo) untuk mengumumkan paket ekonomi," kata Airlangga dalam pengumumannya, Jumat, 17 Oktober. 

Airlangga juga menyampaikan sebagai simbolis akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 50 keluarga penerima manfaat.

Dia menyampaikan stimulus pertama yaitu penambahan jumlah penerima BLT, di mana pemerintah akan menyalurkan BLT kepada 35 juta keluarga, termasuk penambahan sekitar 17 juta penerima baru.

"Pertama terkait dengan bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025, dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat," ungkap Airlangga.

Selain itu, ia menambahkan pemerintah juga menambah kouta program magang bagi lulusan perguruan tinggi. 

Airlangga menyampaikan program ini bertujuan memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan baru di berbagai sektor, termasuk dunia usaha, industri, BUMN, lembaga pemerintah, hingga Bank Indonesia.

Menurutnya, sebanyak 100.000 peserta akan mengikuti program ini.

"Peserta Magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang, dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali, dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta Magang," ujarnya.

Selain itu, Airlangga menyampaikan peserta juga akan mendapatkan perlindungan melalui iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), tanpa ada potongan dari uang saku yang diberikan pemerintah.

"Seluruh peserta Magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah," jelasnya.