Kemenkeu Siapkan Regulasi Penyaluran Dana Rp200 Triliun ke Sektor Riil

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan regulasi guna memastikan dana sebesar Rp200 triliun dapat terserap optimal oleh pasar, khususnya di sektor riil.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menjelaskan bahwa dana Rp200 triliun yang sebelumnya mengendap di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) kini telah ditarik, sehingga dana tersebut sudah siap untuk disalurkan ke perbankan.

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut akan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang disimpan pemerintah di Bank Indonesia.

"Duit kas kita kan dari mana-mana salah satunya dari SAL, (Dari SAL dan SILPA?) Iya," ujarnya kepada awak media, di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 11 September.

Ia menyampaikan dana tersebut diharapkan dapat memperkuat likuiditas sistem perbankan dan secara langsung mendorong pertumbuhan sektor riil.

Oleh karena itu, Prima menyampaikan bahwa pihaknya akan merancang mekanisme khusus agar penyaluran dana oleh perbankan benar-benar diarahkan sesuai dengan tujuan awal pemerintah, yaitu mendukung sektor riil.

"Ya kan gampang tuh (memastikan perbankan salurkan dana pemerintah ke sektor riil), kita bisa bikinkan mekanisme. Pokoknya ada regulasinya," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi dua pilar utama, yaitu kebijakan fiskal dan moneter.

Ia mengingatkan bahwa jika belanja pemerintah berjalan lambat dan kebijakan moneter terlalu ketat, maka dampak yang ditimbulkan bisa lebih buruk dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya.

"Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu," ucapnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 10 September.

Sebagai langkah awal, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana untuk mengalirkan dana besar ke dalam sistem ekonomi nasional.

"Langkah pertama sudah kami jalankan, saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian, Berapa? Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI (Bank Indonesia) Cash. Besok saya taruh Rp200 triliun," ujarnya.

Ia menambahkan, dana tersebut akan digunakan untuk menggerakkan sektor riil, dengan syarat likuiditas yang masuk tidak langsung ditarik kembali oleh bank sentral.

"Kalau itu masuk ke sistem dan saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar saja dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung," katanya.

Purbaya meyakini bahwa dengan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi bisa lebih terakselerasi.

"Di government side saya sendiri saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi," ucapnya.

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan mengalihkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan nasional.

Menurutnya langkah ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali penyaluran kredit serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini, kondisi sistem keuangan dalam negeri tengah mengalami kekeringan likuiditas dan situasi ini menyebabkan perlambatan ekonomi selama dua tahun terakhir, yang berdampak pada sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan akibat kebijakan fiskal dan moneter yang tidak terkoordinasi dengan baik.

"Saya lihat Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral. Kebanyakan, ada Rp430 triliun saya pindahan ke sistem perbankan Rp200 triliun. Kita akan menyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa jalan lagi," jelasnya kepada awak media di Gedung Parlemen, Rabu, 10 September.

Ia menambahkan, bahwa kebijakan ini juga telah dikomunikasikan dengan Deputi Senior BI untuk memastikan dana tersebut tidak kembali diserap oleh bank sentral, melainkan dimanfaatkan secara optimal oleh perbankan.

Purbaya menegaskan dana yang ditempatkan di rekening pemerintah di bank umum tidak akan dibiarkan mengendap. Namun sebaliknya, perbankan akan terdorong untuk menyalurkannya demi memperoleh imbal hasil, mengingat dana tersebut tetap memiliki biaya yang harus ditanggung.

"Jadi saya memaksa market mechanism berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi," pungkasnya.