CSIS: Program-program Prioritas Pemerintah Tidak Mendesak tapi Tetap Dijalankan

JAKARTA - Centre for Strategic and International Studies atau CSIS Indonesia menilai, dampak program-program prioritas pemerintah dengan anggaran jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini masih tidak efektif. Adapun perencanaan maupun penyediaan anggarannya tidak mendesak.

"Program-program mahal prioritas pemerintah dan dampaknya hingga saat ini masih tidak efektif atau tidak mendesak, itu tetap dijalankan. Misalnya, MBG itu naik dari Rp107 triliun menjadi Rp335 triliun dan (program MBG) menguasai 44 persen dari anggaran pendidikan," ujar Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan seperti dilihat di YouTube CSIS Indonesia, Rabu, 3 September.

Selain MBG, anggaran belanja untuk pertahanan, keamanan dan ketertiban juga dinilai mengambil porsi besar. Pasalnya, anggaran ini menguasai sekitar Rp565 triliun atau hampir 19 persen dari belanja pemerintah. Padahal, kondisi saat ini tidak mendesak.

Menurut dia, permasalahan yang disorot saat ini adalah bagaimana anggaran itu dibelanjakan. Mengingat, pertanggungjawaban serta transaparansinya masih tidak jelas hingga kini.

"Apakah dana-dana yang dikeluarkan itu untuk membeli alat-alat baik, yang proper dalam modernisasi angkatan pertahanan atau kepolisian kami, atau malah itu menjadi alat untuk memukul rakyatnya sendiri," kata dia.

Deni juga menyoroti bantuan modal untuk Koperasi Desa Merah Putih yang anggarannya sekitar Rp3 miliar per unit untuk 80.000 unit koperasi yang dibangun. Menurut dia, hingga hari ini kejelasannya masih abu-abu mengenai lokasi tempat, anggota dan lainnya.

Tak hanya itu, kata Deni, gaji dan tunjangan pejabat DPR pun terus merangkak naik. Dia menggarisbawahi, anggaran gaji dan tunjangan pejabat DPR pada 2024 sebesar Rp5,9 triliun, namun kemudian melonjak naik jadi Rp9,9 triliun untuk 2025-2026.

Ironisnya, saat pemerintah melakukan efisiensi besar terhadap anggaran publik pada 2024-2025, anggota DPR malah memperoleh tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan tiap orang. 

Permasalahan berikutnya adalah anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2025 sudah terpangkas sebesar Rp50,59 triliun akibat kebijakan efisiensi. Hal itu berlanjut pada tahun depan, pemerintah mengusulkan alokasi TKD dalam RAPBN 2026 sebesar Rp650 triliun atau turun 24,7 persen dibandingkan outlook TKD 2025 yang sebesar Rp864,1 triliun.

"Akibatnya dengan kapasitas fiskal terbatas di daerah, mau nggak mau pilihannya, misalnya pemerintah daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan itu menjadi beban tambahan bagi masyarakat," tegas Deni.

Di sisi lain, pemerintah justru berencana menaikkan iuran BPJS yang disinyalir makin memberatkan masyarakat. Secara keseluruhan, Deni bilang, permasalahan yang saat ini masyarakat rasakan adalah keadilan dan tekanan hidup mengancam perekonomian dan demokrasi Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Deni, pemerintah tidak perlu heran dengan gelombang protes yang terjadi belakangan. Pasalnya, kata dia, protes-protes tersebut merupakan akumulasi keresahan atas kesulitan hidup yang dirasakan masyarakat.

"Rakyat merasa dikhianati karena elit politik tampil arogan dan tidak peka, tuli," pungkasnya.