JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan komitmennya dalam mendukung pengurangan dan pengelolaan sampah secara terpadu, tangguh, dan berkelanjutan pada 2030.
Sistem pengelolaan sampah terintegrasi diharapkan tidak hanya mampu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan mendorong pengaplikasian ekonomi sirkular.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan Pemerintah terus mempercepat transformasi pengelolaan sampah menjadi energi bersih dan berkelanjutan.
"Tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah volume sampah terus meningkat setiap hari," ujar Dody dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 Juni 2025.
BACA JUGA:
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian PU mendorong percepatan pembangunan fasilitas waste to energy (WTE) di berbagai daerah serta mengoptimalkan penerapan prinsip reduce, reuse, recycle, recovery (4R).
Selain itu, Pemerintah juga berupaya menyederhanakan regulasi, menyesuaikan tarif listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) guna menarik lebih banyak investasi swasta.
Lalu, skema pendanaan juga diperluas melalui skema kerja sama Pemerintah dan badan usaha (KPBU) agar proyek pengelolaan sampah bisa berjalan efektif tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Dalam sesi diskusi tematik bertajuk From Waste to Resources: Advancing Integrated Infrastructure for Waste Management pada acara International Conference Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menyampaikan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai target pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan pada 2030.
Langkah tersebut mencakup pengembangan infrastruktur persampahan berbasis ekonomi sirkular, digitalisasi manajemen persampahan, pemanfaatan inovasi pembiayaan, serta reformasi kelembagaan fleksibel dan efisien.
"Kami terus mencari solusi sistemik berbasis data. (Dengan pendekatan ini) limbah tidak lagi dianggap beban, tetapi sebagai sumber daya berharga."
"Menuju 2030, kami masih menghadapi tantangan besar, termasuk layanan pengelolaan sampah yang baru menjangkau sekitar 49 persen permukiman," ucap Dewi.
Dia menambahkan dari sekitar 137.000 ton sampah yang diangkut setiap hari, sebagian besar masih langsung dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) tanpa melalui proses pemilahan terlebih dahulu.
Digitalisasi sistem pengelolaan sampah juga terus dikembangkan, antara lain melalui penerapan platform E-Sampah dan pemanfaatan internet of things (IoT).
Selain itu, model inovatif lain, seperti Smart Waste Tracking System, program Extended Producer Responsibility (EPR), serta penerapan teknologi waste to energy (WTE) juga menjadi bagian dari peta jalan 2030.
Untuk mendukung pembiayaan, Kementerian PU mendorong skema inovatif, seperti KPBU, business-to-business (B2B), dan kerja sama operasional (KSO).
Pendekatan ini bertujuan memperluas sumber pendanaan, mengurangi beban APBN, serta menciptakan iklim investasi melalui kolaborasi multipihak.
"Sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah nasional lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan," tutur Dewi.
Kementerian PU juga telah melaksanakan berbagai program terkait pengelolaan sampah, baik melalui program reguler maupun program khusus.
Program reguler mencakup pembangunan infrastruktur TPA regional, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) melalui program Padat Karya.
Sementara program khusus meliputi pemanfaatan plastik untuk campuran aspal, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), dan penerapan teknologi refuse derived fuel (RDF) sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terintegrasi.
