Menteri-menteri Prabowo Buka Suara soal Adanya Gelombang PHK

JAKARTA - Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih buka suara terkait adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza buka suara terkait adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan di berbagai sektor.

Ia menegaskan pemerintah berpihak kepada para pekerja dan akan mengajak seluruh industri untuk mengambil langkah agar tidak terjadi PHK.

"Ya, secara umum pemerintah tidak ingin ada PHK. Itu sudah jadi komitmen pemerintah untuk tidak ada PHK. Memang sekarang kami lagi monitor semuanya, supaya keinginan pemerintah itu betul-betul bisa bersama-sama dengan kondisi industri," ungkap Faisol kepada awak media, usai rapat akselerasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025, Kamis, 27 Februari.

Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menyampaikan bahwa pemerintah selalu berusaha agar tidak ada PHK dan saat ini sedang menunggu laporan terkait situasi tersebut.

"Kita kan selalu berusaha tidak ada PHK. nanti kita lihat ini saya lagi denger, nunggu laporannya seperti apa," ujarnya.

Meski demikian, Yassierli menjelaskan belum dapat dipastikan terkait tidak adanya PHK, karena menurut undang-undang, langkah tersebut adalah yang terakhir diambil oleh perusahaan, dan pihaknya akan memeriksa hal tersebut lebih lanjut.

"Secara undang-undang kan perusahaan itu menjadikan PHK itu sebagai langkah terakhir, nah kita mau cek itu," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terkait adanya potensi PHK yang bakal terjadi di industri perhotelan, akibat kebijakan efisiensi pemerintah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan PHRI, memang ada dampak tapi kami rasa itu akan sementara. Kalau pembicaraan kami sih belum ada rencana PHK, nanti kami akan klarifikasi lagi dengan merekam" tuturnya.