Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Dody menyatakan, seharusnya pertanyaan tersebut ditanyakan kepada Kepala Negara bukan ditujukan kepada dirinya.

"Ya tanya Pak Presiden, lah. Kami yang pembantu lu tanyain itu, aneh deh itu," ujar Dody saat ditemui di kantornya, Senin malam, 10 Februari.

Dia mengumpamakan bahwa Presiden layaknya seorang majikan dan para menteri merupakan pembantunya. Dengan demikian, Dody menilai, banyak alasan yang bisa digunakan oleh majikan untuk memecat para pembantunya.

"Nggak suka baunya ditendang, nggak suka jalan-jalan ditendang. Bisa saja. Seribu satu macam reason (alasan) bagi seorang majikan menendang pembantunya," kata Dody.

"Jadi, nggak perlu ditanyakan ke pembantu. Lu mesti tanya ke majikannya," tambah dia.

Lebih lanjut, kata Dody, dirinya sebagai pembantu hanya bisa menjalankan semua perintah dari sang majikan, dalam hal ini Kepala Negara dan tak boleh menyampaikan keberatan atau komplain.

"Saya, sih, sebagai pembantu siap gerak. Gitu saja. Hari ini disuruh keluar, keluar. Harus begitu, dong, pembantu mana bisa komplain. Kalau komplain jadi pegawai. Tanda tangan kontrak kerja, gitu, terus (bisa) komplain. Kalau pembantu nggak bisa komplain," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle setelah 100 hari kerja pemerintahannya.

Sinyal tersebut terlihat dalam sambutan yang disampaikan Prabowo dalam puncak hari lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam, 5 Februari.

Prabowo mengatakan, bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan benar. Kepala Negara pun menegaskan ingin menegakkan kehendak rakyat tersebut.

"Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya, saya akan singkirkan!" tegas Prabowo.