Menteri PU Pastikan Tak Ada Penerapan WFA meski Anggaran Dipangkas Rp81,38 Triliun

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan, bahwa kementerian yang dipimpinnya tidak akan menerapkan work from home (WFH) maupun work from anywhere (WFA) untuk mendukung kebijakan pemangkasan anggaran.

Pasalnya, kata dia, PU merupakan salah satu kementerian yang banyak melakukan interaksi secara langsung dalam mengerjakan berbagai proyek.

"Insyaallah nggak ada. Susah kalau kami mau begitu. Kadang, kan, memang harus banyak berinteraksi," ujar Dody kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Senin, 10 Februari.

Dody menilai, pemangkasan anggaran sendiri bukan menjadi alasan bagi kementerian yang dipimpinnya untuk menerapkan WFH atau WFA. Namun, dia bilang, kebijakan itu bisa saja diterapkan ketika menjelang momentum Lebaran 2025.

Sebab, Dody menilai, saat itu banyak waktu-waktu libur yang berdekatan. Dengan demikian, lonjakan pergerakan manusia di waktu yang sama bisa diantisipasi.

"Dekat-dekat ke Lebaran ada beberapa hari yang yang liburnya terlalu mepet, yang kemudian agak dipanjangin untuk WFA, gitu. Supaya yang mudik nggak bertumpu ke beberapa hari doang, jadi nggak terlalu padat," kata dia.

"Kepadatan di jalan tol nggak terlalu besar, itu saja sih," sambungnya.

Lebih lanjut, Dody juga menuturkan, bahwa kementeriannya tidak akan melakukan pengurangan pegawai di tengah efisiensi anggaran.

"WFA saja nggak ada, masa (pegawai) dipangkas. Kan, harus dimulai dari WFA dulu baru dipangkas. (Ini) nggak ada," tegasnya.

Sekadar informasi, anggaran Kementerian PU tahun ini dipangkas sebesar Rp81,38 triliun setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan belanja dari APBN dan APBD melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Alhasil, dari pagu yang sebelumnya ditetapkan senilai Rp110,95 triliun, kini anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp29,57 triliun.

Dengan anggaran yang tersisa saat ini, Menteri Dody memilih membatasi pembangunan single year contract dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni. Kemudian, melakukan pembatasan pembelian alat berat.

"Kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada," ujar Dody dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari.

Kebijakan berikutnya adalah pembatasan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas di dalam maupun ke luar negeri, pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK), peniadaan kegiatan seremonial, peniadaan rapat koordinasi secara luring dan menggantinya dengan rapat daring.

Selanjutnya, meniadakan belanja kehumasan yang tidak tidak prioritas, seperti banner dan spanduk. Selebihnya, Dody menginstruksikan efisiensi belanja operasional maupun belanja non-operasional.