Kena Efisiensi hingga 44,38 Persen, Anggaran 2025 Kemenperin jadi Rp1,4 Triliun

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko S.A. Cahyanto mengatakan, lembaganya terkena efisiensi anggaran sebanyak Rp1,1 triliun. Awalnya Kemenperin memiliki anggaran dengan total Rp2,5 triliun.

Dengan adanya pemangkasan tersebut, saat ini total anggaran yang diterima Kemenperin menjadi Rp1,4 triliun.

"Efisiensi ini nyaris semua kementerian atau lembaga karena memang ada instruksi presiden (Inpres). Efisiensi yang kami terima sekitar 44,38 persen dari pagu anggaran yang ada di 2025," ujar Eko kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenperin, Rabu, 5 Februari.

"Kemudian kami (prioritaskan) kebutuhan untuk belanja pegawai," sambungnya.

Eko menyebut, lembaganya kini masih melakukan penyesuaian efisiensi anggaran tersebut. Meski begitu, dia menegaskan, bahwa pemangkasan anggaran tersebut tidak mengganggu sejumlah program yang sudah disiapkan.

"Saat ini, kami masih terus menghitung. Kami punya waktu sampai 14 Februari untuk menyampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) berapa nilai dari masing-masing komponen yang sudah diberikan rekomendasinya oleh Menteri Keuangan untuk diefisiensikan," ucap Eko.

"Oleh karena itu, memang harus ada cara untuk bisa memastikan kinerja tetap terjaga, operasional tetap berjalan, pelayanan publik itu juga harus bisa dilaksanakan dan target-target kami bisa tercapai," sambungnya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan peninjauan ulang sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara yang sebesar Rp306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur hingga pengadaan alat dan mesin.