Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah kembali mengizinkan pengecer untuk menjual elpiji 3 kilogram (kg), yang sebelumnya hanya dapat diperoleh di pangkalan resmi. 

Meski demikian terdapat perbedaan pandangan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai harga seharusnya elpiji 3 kg di masyarakat.

Menurut Bahlil harga elpiji 3 kg di tingkat eceran seharusnya Rp15.000 per tabung lantaran ada subsidi dari pemerintah sekitar Rp36.000 untuk satu tabung elpiji 3 kg.

"Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5.000. Artinya satu tabung itu harusnya cuma Rp15.000 Karena subsidi negara per tabung itu Rp36.000," ujar Bahlil, Selasa, 4 Februari.

Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima, Bahlil menyebut harga jual di masyarakat mencapai Rp26.000 per tabung sehingga pemerintah gencar melakukan penataan dengan mewajibkan pembelian melalui pangkalan resmi.

Ia menambahkan, sebelum menetapkan pengecer menjadi sub pangkalan, pembelian gas melalui pengecer tidak dapat dikontrol oleh Pertamina karena penjual menetapkan harganya sendiri.

"Agen baru ke pangkalan itu Rp16.000, sampai ke pengecer harusnya Rp19.000 maksimal. Tapi kalau Rp26.000 berarti kan ada yang keliru. Itu yang keliru itulah kemudian yang kita buat agar tidak keliru," kata Bahlil.

Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan harga jual eceran atau dari pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur untuk elpiji 3 kg sebesar Rp12.750 per tabung padahal harga asli elpiji capai Rp42.750 per tabung. 

Sri Mulyani menjelaskan harga saat ini untuk membeli barang-barang seperti LPG 3kg, solar, pertalite, minyak tanah, listrik rumah tangga maksimal 900 VA, pupuk urea dan juga pupuk NPK bukanlah harga yang seharusnya, karena barang-barang tersebut mendapatkan bantuan berupa subsidi ataupun kompensasi.

"Lalu, siapa yang menanggung kelebihan Rp30.000 per tabung LPG 3kg dan Rp5.150 per liter Solar? Pemerintah, melalui Belanja APBN dari pajak yang Anda bayar," ujarnya dalam unggahan pribadi akun Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat, 23 Januari.

Sri Mulyani menjelaskan subsidi dan kompensasi tidak hanya melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan, tetapi juga kelompok kelas menengah mendapat manfaat secara siginifikan.

Menurut Sri Mulyani ini merupakan bentuk nyata manfaat APBN yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.

"Melalui belanja subsidi dan kompensasi APBN melindungi daya beli masyarakat sehingga perekonomian kita tetap terus bergerak di tengah tekanan geopolitik dan situasi global yang penuh ketidakpastian," tegasnya.

Diketahui, selama tahun 2024, besaran subsidi dan kompensasi yang digelontorkan APBN yaitu elpiji 3kg sebesar Rp80,2 triliun untuk 40,3 juta pelanggan, Solar sebesar Rp89,7 triliun untuk lebih dari 4 juta kendaraan.

Kemudian, Pertalite sebesar Rp56,1 triliun untuk lebih dari 157,4 juta kendaraan, Minyak Tanah senilai Rp4,5 triliun untuk 1,8 juta rumah tangga, Listrik RT 900 VA sebesar Rp156,4 triliun untuk 40,3 juta pelanggan (melalui subsidi) dan 50,6 juta pelanggan (melalui kompensasi), serta Pupuk Urea dan Pupuk NPK Rp47,4 T sebanyak 7,3 juta ton pupuk untuk petani.