JAKARTA - Sebagian besar proyek infrastruktur pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan diserahkan kepada pihak swasta.
Meskipun begitu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjamin hal tersebut tidak membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi atau yang biasa disebut BUMN Karya tergerus.
"Enggak mungkin-lah," ujar Dody saat ditemui di Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, dikutip Selasa, 21 Januari.
Dia menegaskan, proyek infrastruktur juga sangat terbuka untuk digarap oleh BUMN Karya, selama mereka mampu mendanai.
"Kalau dia (BUMN Karya) punya duit, ikut saja. Kan, gitu boleh," tegasnya.
Menurut Dody, proyek infrastruktur yang diutamakan untuk ditawarkan ke swasta adalah jalan tol dan bendungan.
"Yang paling utama sekarang, sih, jalan tol. Ke depan saya lagi mikir bendungan, karena di luar negeri, kan, bendungan itu (digarap) swasta," ungkapnya.
Sebelumnya, wacana penyerahan sebagian besar proyek infrastruktur kepada swasta disampaikan oleh Prabowo dalam Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis, 16 Januari.
Awalnya, Prabowo bilang ingin memberikan peran yang lebih besar ke perusahaan swasta di Indonesia. Dia pun membantah akan menyetop pembangunan infrastruktur di Indonesia.
BACA JUGA:
"Saudara-saudara saya ingin memberi peran lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak benar. Saya tidak menghentikan, saya mengubah," tutur Prabowo.
"Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara-saudara sekalian," sambungnya.
Contohnya, kata Prabowo, perusahaan swasta bisa masuk untuk menggarap proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan hingga bandara. Sementara, pemerintah akan fokus pada pembangunan yang langsung menyentuh rakyat.
"Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan. Swasta silakan bergerak semuanya," pungkasnya.