Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Perhubungan berupaya menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya melalui program subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik/public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi, yang diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan.

"Dengan adanya subsidi dan PSO, tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau. Karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan oleh pemerintah," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 27 Januari.

Adita menilai, hingga saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik dengan tarif terjangkau. Hal ini untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus memacu pergerakan penumpang maupun barang/logistik.

Karena itu, Kemenhub telah mengalokasikan anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp12,2 triliun pada 2024 ini.

"Selain memperkuat konektivitas, manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat, menjaga kestabilan ekonomi dan mengurangi disparitas harga barang/logistik antar wilayah," kata Adita.

Dia pun menjelaskan sejumlah program subsidi dan PSO yang dilakukan hingga saat ini di sektor darat, yakni ada subsidi keperintisan angkutan jalan di 332 trayek, subsidi perintis angkutan barang di 6 lintasan, subsidi angkutan antar moda kawasan pariwisata di 11 wilayah dan 34 trayek. Lalu, ada subsidi angkutan perkotaan/Buy The Service (BTS) di 11 kota, subsidi penyeberangan perintis di 274 lintasan dan long distance ferry di 2 lintasan.

Berikutnya, di sektor laut ada subsidi kapal perintis di 116 trayek, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut di 39 trayek. Kemenhub juga memberikan subsidi kapal ternak di 6 trayek, subsidi kapal rede di 16 trayek dan PSO kapal kelas ekonomi di 26 trayek.

Sementara di sektor udara meliputi subsidi angkutan udara perintis penumpang di 220 rute, subsidi angkutan udara perintis kargo di 41 rute dan subsidi BBM kargo sebanyak 1.323 drum.

Sedangkan, program di sektor perkeretaapian mencakup subsidi layanan kereta api perintis di 5 wilayah, yakni Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Aceh. Serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA jarak jauh, KA jarak sedang, KA Lebaran, KA jarak dekat, KRD, KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta.

"Harapan kami semakin banyak daerah yang tadinya dilayani angkutan perintis bisa naik kelas menjadi komersial. Sehingga, alokasi anggaran subsidinya bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan," imbuhnya.

Adapun total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sepanjang 2023 mencapai Rp9,1 triliun. Kemudian, pada tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp12,2 triliun.