Kemenhub: Swasta Ogah Layani Bus Perintis karena Untungnya Kecil

JAKARTA - Perusahaan swasta dinilai tidak ada yang mau menjadi operator angkutan perintis di daerah terpencil di Indonesia.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengungkapkan, alasannya selama ini perusahaan swasta selalu berpikir layanan perintis akan menelan biaya yang tinggi dengan penerimaan cenderung minim. Sehingga, dari sisi bisnis layanan ini cenderung mengalami kerugian.

Karena itu, sambung Suharto, banyak perusahaan swasta yang enggan masuk ke layanan angkutan perintis.

“Kalau dari sisi bisnis angkutan seperti ini sudah banyak ruginya, siapa yang mau,” katanya dalam acara dikusi Forwahub di Kemenhub, Jakarta, Selasa, 7 Februari.

Padahal, sambung Suharto, pemerintah telah menetapkan keuntungan sebesar 10 persen dalam struktur Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bagi pihak swasta yang berminat menggarap layanan angkutan perintis.

“Dalam birokrasi kami itu ada 10 persen keuntungan, itu pun sudah ditawarkan kepada swasta banyak yang tidak mau. Akhirnya yang terjadi adalah ini penugasan kepada Damri sebagai BUMN,” ucapnya.

Kata Suharto, perusahaan swasta lebih memilih untuk membangun layanan angkutan di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Hal ini karena pangsa pasar dan permintaan layanan di wilayah perkotaan lebih jelas.

“Mereka (swasta) lebih baik mengoperasionalkan di pusat kota atau dalam kota yang secara jelas pontesi demand-nya jelas dan pasti,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Junaidi mengatakan untuk di sektor penyebrangan sudah terdapat 5 persen pihak swasta yang berkontribusi terhadap angkutan penyebrangan perintis.

Junaidi mengungkapkan bahwa keterlibatan BUMN menjadi yang dominan yakni sebanyak 82 persen, diikuti oleh BUMD sebanyak 13 persen.

“Kami akan terus mendorong pihak swasta untuk angkutan penyebrangan perintis,” ujar Junaidi.