Kemenhub Sarankan Masyarakat Tak Pilih Kepala Daerah yang Ogah Sediakan Angkutan Umum

JAKARTA - Kementerian Perhubungan terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mewujudkan tranportasi umum yang baik di daerahnya masing-masing.

Selain untuk memudahkan mobilitas masyarakat, hal ini diperlukan untuk menekan angka inflasi yang tinggi di sektor transportasi.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suharto menyarankan, masyarakat untuk tidak memilih kembali bakal calon kepala daerah yang tidak memfasilitasi warganya dengan angkutan umum.

“Kembali ini sedikit menyangkut masalah Pilkada sebentar lagi. Kepala Daerah ini dipilih oleh rakyat, yang butuh pelayanan itu sebetulnya rakyat, di mana rakyat yang mengusulkan kepada pemerintah daerah. Kalau kebetulan misalnya rakyat sudah minta tapi kepala daerah tidak mengakomodir, ya jangan dipilih lagi,” katanya dalam diskusi Forwahub, di Jakarta, Selasa, 7 Februari.

Suharto menekankan, transportasi umum merupakan hal yang penting bagi masyarakat dan itu harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“UU angkutan jalan di Pasal 138 dan 139 sudah jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau,” tuturnya.

Karena itu, kata Suharto, jika pemerintah daerah ada yang tidak paham terkait dengan bagaimana membangun transportasi umum yang baik. Maka, sambung dia, diperlukan peran masyarakat.

“Atau barangkali kalau pemerintah tidak paham ya masyarakat memberitahu kepada pemerintah daerah, ini loh tugas bapak, ibu Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan. Karena dengan adanya ini (transportasi yang baik) inflasi akan turun. Nah saat ini inflasi naik terus karena tidak ada angkutan umum,” jelasnya.

Menurut Suharto, kontrol masyarakat sangat penting terhadap tugas-tugas Pemda khususnya yang menyangkut transportasi umum. Kata dia, sanksi moral dari warga sangat berpengaruh.

“Sanksi sosial dan moral, itu jauh lebih penting,” katanya.

Sekadar informasi, masyarakat Indonesia sudah sangat sadar terkait dengan pentingnya peran angkutan transportasi umum bagi daerahnya masing-masing.

Bahkan, diskusi terkait sistem transportasi umum saat ini juga mulai banyak diperbincangkan di media sosial.