Aksi Tandingan Dukung Program MBG Mengemuka di Berbagai Daerah: Suara Hati Rakyat atau Adu Legitimasi Massa?

JAKARTA – Dalam beberapa hari ke belakang, sejumlah kelompok masyarakat menggalang aksi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun publik bertanya-tanya apakah massa aksi dukungan terhadap MBG murni suara rakyat, atau justru sebaliknya?

Aksi demonstrasi kembali terjadi terhitung sejak 10 Juni 2026, yang digerakkan koalisi masyarakat sipil hingga mahasiswa. Salah satu tuntutan mereka adalah mendesak pemerintah menghentikan program MBG karena dinilai menimbulkan sejumlah persoalan dan bahkan menggerus anggaran negara.

Yang menarik, di tengah derasnya tuntutan penghentian MBG, muncul aksi yang mendukung agar program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tetap dijalankan. Aksi tersebut digelar di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, Batam, Yogyakarta, Medan, hingga Jember.

Namun aksi tersebut memantik pertanyaan bagi sejumlah kalangan. MBG disebut telah menjadi isu politik, alih-alih sebagai kebijakan pemenuhan gizi.

Alat Propaganda?

Tuntutan agar program MBG dievaluasi, atau bahkan dihentikan, terus mengemuka. Serapan anggaran yang begitu besar hingga mengganggu anggaran lainnya menjadi salah satu alasan agar program tersebut tidak dilanjutkan.

Di tengah tuntutan tersebut, muncul aksi demonstrasi dengan narasi yang bertolak belakang dengan aksi unjuk rasa sebelumnya. Aksi dukung MBG yang dilakukan di Batam dan Jember dilakukan Aliansi Relawan Pekerja Dapur MBG, pemilik SPPG, guru, hingga siswa SD dan SMP. Sementara peserta aksi di Jakarta mengaku mendapat uang transportasi sebesar Rp100.000.

Namun Koordinator Aliansi Mayarakat Jakarta Edi Marzuki memastikan, keterlibatan seluruh peserta aksi dukung MBG murni atas kemauan sendiri dan tanpa bayaran. Ia menutuskan, mereka yang ikut aksi ini merasakan manfaat MBG.

Sejauh ini tidak dapat dibuktikan apakah bagi-bagi uang ini sebagai bayaran aksi demontrasi. Agus Sarwono, perwakilan MBG Watch, menuturkan, jika pemberian barang dan bagi uang ini memang benar berkaitan langsung dengan aksi, maka demonstrasi dukungan MBG bukanlah ekspresi aspirasi warga, melainkan rekayasa untuk membentuk opini publik.

"Praktik semacam ini berbahaya karena mengubah ruang demokrasi menjadi alat propaganda. Massa aksi dipergunakan untuk memberi kesan bahwa program MBG dibela rakyat, padahal yang dipertaruhkan sesungguhnya adalah akuntabilitas penggunaan anggaran negara," ujar Agus.

Sementara itu, pengamat politik Dedi Kurnia Syah menuturkan, aksi demonstrasi sejatinya adalah hak publik. Namun, dalam beberapa tahun ke belakang, Dedi melihat justru ada upaya merusak reputasi demonstrasi dengan cara yang tidak fair.

“Aksi dilakukan dengan minim argumentasi dan beberapa kali terbukti aksi-aksi tersebut hanya rekayasa,” ucap Dedi ketika dihubungiVOI.

Secara prinsip, ia melanjutkan, evaluasi MBG tetap harus diupayakan, mengingat adanya bukti program tersebut justru dijadikan ajang korupsi besar-besaran. Kondisi ini mengindikasikan jika MBG tidak saja menjadi beban keuangan, tetapi beban baginpengelolaan kebijakan yang bisa saja berdampak pada kondisi yang lain.

“Sepanjang MBG tetap dijalankan dengan prosedur seperti saat ini, maka selama itu juga desakan publik untuk evaluasi tetap menguat,” tegasnya.

Bentuk Kontrol Sosial

Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Prof. Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., PhD turut mengomentari gelombang pro dan kontra terhadap program MBG yang mengemuka di sejumlah kota, termasuk Malang.

Pia menuturkan, aksi ini menunjukkan bahwa program tersebut telah bergerak melampaui fungsi awal sebagai kebijakan pemenuhan gizi. MBG, kata dia, kini menjadi isu politik-komunikatif yang diperdebatkan di ruang publik.

“Fenomena aksi dilawan dengan aksi menunjukkan bahwa MBG telah bergerak dari sekadar program kebijakan publik menjadi isu politik-komunikatif. Program ini tidak lagi hanya dinilai dari tujuan normatifnya, yaitu pemenuhan gizi, tetapi juga dari aspek legitimasi, transparansi, tata kelola, dan kepercayaan publik,” ujar Pia.

Dalam sistem demokrasi, aksi mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah adalah bentuk kontrol sosial. Begitu pula dengan dukungan terharap kebijakan, yang merupakan hak warga negara.

Tapi ketika aksi dukungan muncul setelah adanya aksi penolakan sering kali dianggap publik sebagai upaya membangun narasi tandingan ataucounter-narrative.

Kritik terhadap publik, menurut Pia, seharusnya dipandang sebagai sinyal awal yang perlu direspons dengan penjelasan dan dialog, bukan sekadar diimbangi dengan mobilisasi dukungan.

“Demonstrasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman. Dalam perspektif komunikasi politik, kritik adalahearly warning signalbahwa ada bagian dari publik yang membutuhkan penjelasan, data, dan ruang dialog. Jika kritik hanya dijawab dengan mobilisasi dukungan, komunikasi publik bisa bergeser dari deliberasi menjadi adu legitimasi massa,” katanya.

Keberadaan aksi dan aksi tandingan pada dasarnya merupakan hal wajar dalam demokrasi karena ini mencerminkan keberagaman pandangan masyarakat. Namun, kondisi tersebut bisa berubah menjadi pemicu polarisasi jika perdebatan tidak fokus pada substansi kebijakan.

“Dalam komunikasi politik, polarisasi terjadi ketika publik didorong untuk memilih kubu, bukan untuk memahami persoalan. Karena itu yang penting bukan ada atau tidaknya aksi tandingan, melainkan bagaimana narasi, simbol, aktor, dan pesan yang dibangun di dalamnya,” tandas Pia.