Sengkarut Program MBG Tak Selesai dengan Sekadar Pergantian Figur Pemimpin

JAKARTA - Pegiat pendidikan menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak serta merta menuntaskan masalah, karena persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya terletak pada figur kepala BGN.

Masyarakat dikejutkan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindaya pada Selasa (2/6/2026). Selain Dadan, dua Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya juga turut diberhentikan dari posisi mereka.

Sebagai penggantinya, Nanik S Deyang menempati posisi kepala bersama wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono.

Sehari setelah pergantian tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaiman menuturkan, ketiga tersangka diduga melakukan pengaturan verifikasi portal mitra BGN sehingga yayasan-yayasan yang ditunggu sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan yayasan yang terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN.

Namun Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menuturkan, pencopotan Dadan beserta jajarannya hanya menjawab persoalan integritas personal, namun gagal menyentuh akar masalah sistemik.

Selamatkan Citra Program

Sejak diluncurkan Presiden Prabowo pada Januari 2025, program MBG seringkali menjadi sorotan. Mulai dari anggaran jumbo yang menyedot APBN hingga keracunan yang diduga akibat mengonsumsi MBG. Lalu, dalam beberapa bulan terakhir sejumlah pengadaan barang oleh BGN untuk program ini menuai kritik.

Sebut saja pengadaan tablet sebanyak 31.000 yang tidak sesuai kebutuhan dan adanya dugaanmark-upharga, pengadaan 32.000 pasang sepatu, serta pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp1 triliun.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaiman menuturkan ketiga tersangka diduga melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN sehingga yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan yayasan yang terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN.

Yayasan tersebut, kata Syarief, mengelola program MBG dengan anggaran Rp85,27 miliar triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026.

Meski telah mengalami pergantian pimpinan, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai langkah Prabowo bukanlah solusi konkret menyelesaikan sengkarut tata kelola BGN. Menurut Ubaid, perombakan ini tidak lebih dari sekadar upayadamage controlatau pengendalian dampak demi menyelamatkan citra program.

Pencopotan Dadan, beserta jajarannya, menurut Ubaid hanya menjawab persoalan integritas personal, namun gagal menyentuh akar masalah sistemik.

"Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upayadamage controlagar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra program MBG, yang notabene adalah programlegacyutama sang presiden. Namun, pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh," ujar Ubaid kepada VOI.

Evaluasi Program

JPPI menyorti tiga poin krusial yang terjadi di tubuh BGN. Publik, kata Ubaid, mengkritik program MBG sejak awal berjalan tidak semata-mata karena faktor figur pemimpinannya, melainkan desain program yang cacat. Dengan anggaran luar biasa, ketika pucuk pimpinan digoyang masalah korupsi, ini membuktikan kekhawatiran publik bahwa dana raksasa ini sangat rawan menjadi bancakan baru akibat pengawasan yang lemah dan dipaksakan berjalan cepat tanpa fondasi sistem yang kokoh.

Kasus hukum yang menimpa pimpinan BGN berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat dan mitra di lapangan. Selain itu, anggaran MBG juga kembali menjadi perhatian. Anggaran yang dipaksakan ini terus menggerus urgensi anggaran publik lainnya, terutama pemenuhan hak-hak dasar.

“Hal ini terlihat dari anggaran fungsi pendidikan 20 persen yang kian terdistorsi, mengorbankan jaminan kesejahteraan guru, serta pembenahan fasilitas sekolah yang rusak. Pergantian pimpinan sama sekali tidak mengubah kebijakan anggaran yang bias tersebut,” ucap Ubaid.

Berkaca pada kasus yang menjerat piminan BGN, JPPI mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pergantian figur, tapi melakukan sejumlah langkah penting, termasuk berhenti memaksakan program untuk semua kalangan dengan target yang salah.

Menurut Ubaid, program MBG seharusnya tidak untuk semua peserta didik, tapi ditargetkan bagi mereka yang memang memiliki masalah gizi dan terkendala akses pangan.

Selain itu, tranparansi institusi juga diperlukan, dengan membuka seluruh tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN kepada publik. Serta harus fondasi sistem pencegahan korupsi yang kokoh.

Ubaid juga mendesak pemerintah untuk mengembalikan muruah anggaran fungsi pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan agar tidak tergerus oleh program MBG.

"Selama pemerintah hanya fokus mengganti orang tanpa berani mengevaluasi ulang desain anggaran, transparansi institusi, dan dampak penggusuran anggaran sektor publik lain, maka BGN hanya akan menjadi pelataran baru bagi skandal-skandal berikutnya," pungkas Ubaid.