Ingat Janji ke Rakyat, Wapres Ma'ruf Minta Kementerian Kerja Keras Turunkan Kemiskinan di 7 Provinsi Ini
Wapres Ma'ruf Amin memimpin ratas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga (ANTARA/HO)

Bagikan:

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta jajaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk bekerja keras menuntaskan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten yang berada di tujuh provinsi prioritas.



Target penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut harus mencapai nol persen di akhir 2021.

"Untuk tahun 2021 ini, pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada tujuh provinsi yang mewakili 2,1 juta jiwa (miskin ekstrem). Tentu ini merupakan tugas yang sangat berat, mengingat tahun 2021 akan berakhir dalam tiga bulan,” kata Wapres saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Antara, Rabu, 15 September.

Pengentasan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi merupakan bagian dari target penurunan miskin ekstrem di Indonesia hingga nol persen pada akhir 2024.



"Target tersebut telah menjadi janji kita kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya ingatkan lagi bahwa kita harus bekerja keras untuk memastikan tercapainya target tersebut," katanya menegaskan.



Tujuh provinsi yang tingkat kemiskinan ekstrem akan diselesaikan hingga akhir tahun ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.



Untuk memastikan upaya penurunan kemiskinan ekstrem tersebut, Wapres akan melakukan berkunjung ke tujuh provinsi prioritas dan berdialog dengan para kepala daerah di 35 kabupaten prioritas.



BACA JUGA:


Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.