JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mewaspadai kerumunan massa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di tiga kabupaten. Hal itu dapat memicu peningkatan kasus COVID-19 klaster baru pilkades.
"Pilkades ini perlu menjadi atensi, karena dapat memicu konflik serta klaster pandemi baru penularan Virus Corona," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Naziarto, di Pangkalpinang, dilansir Antara, Jumat, 6 Agustus.
Ia mengatakan dalam mengantisipasi kerumunan massa dan potensi konflik dalam pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan yang digelar serentak pada Oktober 2021, Pemprov Kepulauan Babel telah menggelar rapat koordinasi agar pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan sesuai aturan dan protokol kesehatan yang ketat.
"Dalam rakor kemarin, kami bersama forkopimda telah menerima masukan-masukan dan langkah strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan lainnya," katanya.
"Karena itu, perlu adanya sosialisasi terhadap penyelenggaraan pilkades, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan potensi kerumunan massa," kata Naziarto pula.
BACA JUGA:
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Amri Cahyadi mengatakan pemerintah daerah harus menyiapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi klaster baru penularan COVID-19.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus mulai merencanakan anggaran untuk penyelenggaraan konstelasi politik tersebut.
"Langkah ini penting, jangan sampai terjadi aksi-aksi demonstrasi, pengumpulan massa yang akan memicu peningkatan kasus COVID-19," katanya lagi.