Kementerian ESDM Setujui Program Kelistrikan Rp471 Miliar untuk Kaltara

TANJUNG SELOR – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui dukungan program pembangunan sektor ketenagalistrikan senilai Rp471 miliar untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Program itu ditujukan untuk mempercepat pemerataan akses listrik, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, persetujuan itu merupakan hasil koordinasi intensif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

"Sesuai arahan Gubernur , Dr. H. Zainal A. Paliwang, kami (ESDM) akan segera mempercepat penyelesaian persoalan kelistrikan di daerah," kata Ferdy, Rabu, 5 Agustus.

Ferdy mengatakan dalam pemaparannya di hadapan jajaran Dirjen Ketenagalistrikan, pihaknya telah menjelaskan kondisi kelistrikan di provinsi Kaltara yang masih menghadapi tantangan akibat kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya pembangunan jaringan listrik menuju wilayah pedalaman dan perbatasan.

"Selain memaparkan berbagai kendala, Pemprov juga menyampaikan strategi percepatan elektrifikasi dengan target penyelesaian persoalan kelistrikan secara bertahap dalam tiga tahun mendatang," ujarnya.

Ferdy mengungkapkan, dari hasil pertemuan itu Kementerian ESDM menyetujui tiga program utama dengan total nilai mencapai Rp471 miliar. Program tersebut meliputi perluasan jaringan listrik pada 62 titik dengan anggaran sekitar Rp200 miliar, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu di 16 lokasi senilai sekitar Rp250 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 3.600 rumah tangga dengan anggaran sekitar Rp21 miliar.

" Kementerian ESDM meminta Pemprov bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota mengawal pelaksanaan seluruh program agar berjalan sesuai target," ungkap Ferdy.

"Seluruh data penerima manfaat harus dipastikan valid, lokasi kegiatan harus clear and clean, serta berbagai perizinan dan dukungan lapangan harus dipersiapkan sejak dini agar pelaksanaan program tidak mengalami hambatan," sambung dia.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta aktif mendampingi pelaksanaan proyek dan membantu menyelesaikan berbagai kendala yang muncul di lapangan sehingga target pembangunan dapat tercapai tepat waktu.

"Pelaksanaan program dijadwalkan berlangsung mulai September 2026 hingga Juli 2027. Program ini diharapkan mampu meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus memperluas akses energi bagi masyarakat di wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan listrik secara optimal," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, menegaskan pembangunan kelistrikan merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Listrik bukan hanya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, Pemprov Kaltara akan terus memperjuangkannya sehingga seluruh wilayah Kaltara dapat menikmati akses listrik yang memadai sehingga terwujud Kaltara yang terang, maju, dan sejahtera," pungkasnya.