Iran Eksekusi Mati Lebih dari 50 Orang Sejak Maret 2026

JAKARTA - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk menyatakan jumlah eksekusi mati di Iran telah meningkat sejak Maret 2026.

Dilaporkan 56 orang telah dieksekusi di Iran atas tuduhan terkait keamanan nasional sejak 19 Maret, termasuk 27 orang yang kasusnya terkait dengan protes anti-rezim yang meluas awal tahun ini.

Dilansir dari CNN, Rabu, 5 Agustus, Kepala HAM PBB tersebut mendesak pihak berwenang Iran untuk menghentikan semua eksekusi dan melangkah menuju penghapusan hukuman mati.

Pernyataan Türk muncul di tengah pandangan sejumlah organisasi non-pemerintah—termasuk kelompok Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Oslo dan beroperasi dengan anggota di dalam maupun di luar Iran—rezim tersebut telah meningkatkan eksekusi dengan memanfaatkan situasi konflik sebagai kedok.

Organisasi hak asasi manusia dan para ahli PBB telah mengecam tidak dicantumkannya perlindungan hak asasi manusia dalam Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad yang terdiri dari 14 poin, yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni 2026.

Para aktivis dan kelompok HAM memperingatkan kelalaian tersebut memungkinkan Teheran untuk mempercepat tindakan keras dan eksekusi di dalam negeri.

Mostafa Tajzadeh, seorang tahanan politik sekaligus politisi reformis senior Iran yang menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap sistem politik Iran dari dalam lingkaran kekuasaan, mengeluarkan surat terbuka dari Penjara Evin pada Senin.

Dia menyerukan penghentian segera eksekusi terhadap para pengunjuk rasa muda tersebut.

Ia menyebut eksekusi-eksekusi itu sebagai tindakan "bermain api" dan memperingatkan hal tersebut "dapat kembali melalap negara dalam kobaran api yang menghancurkan."

"Menurut pandangan saya, eksekusi hanya akan memperlebar jurang pemisah antara negara dan masyarakat, mengurangi peluang bagi dialog dan perubahan damai, serta meningkatkan risiko negara tersebut kembali terjerumus ke dalam siklus kekerasan yang saling membalas," kata Tajzadeh.