Sentil Pramono Soal Banyak Anak Putus Sekolah, DPRD: Kota Global Jauh dari Impian

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menambah jumlah sekolah swasta yang masuk program sekolah gratis menjadi 103 pada tahun ajaran 2026/2027. Namun, DPRD mengingatkan kebijakan ini belum menjawab persoalan di mana masih banyak anak di Jakarta yang putus sekolah.

Program ini sebelumnya telah berjalan di 40 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026. Penambahan 63 sekolah baru disebut sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu.

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, mengapresiasi langkah tersebut. Meski begitu, ia menilai implementasi di lapangan belum tepat sasaran.

Ia menyoroti masih adanya wilayah yang belum terjangkau program, seperti Cengkareng, yang disebutnya masih menyimpan angka putus sekolah cukup tinggi.

"Kota Global masih jauh dari impian kalau masih banyak putus sekolah. Saya harapkan jajaran Pak Gubernur betul-betul melihat, Pak, dalam menentukan titik sekolah gratis itu,," kata Lukmanul dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis, 30 April.

Menurutnya, keterbatasan daya tampung sekolah negeri juga menjadi persoalan yang belum tuntas. Sementara distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.

"Hari ini sekolah negeri belum terpenuhi, Pak. Tetapi titik-titik lokasi 103 yang gratis itu belum tepat sasaran semuanya, Pak. Di daerah Cengkareng masih banyak anak putus sekolah," ucapnya.

Sorotan lain datang dari Fraksi PKS. Wakil Ketua II Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Subki, meminta Pemprov tidak melupakan sekolah berbasis keagamaan, khususnya madrasah, yang berada di bawah Kementerian Agama.

"Kami menyampaikan rasa terima kasih dan syukur atas terselenggaranya sekolah swasta gratis yang sudah sampai 103 sekolah," tutur Subki.

Namun, ia mengingatkan program ini baru langkah awal dan masih perlu diperluas. Subki mengusulkan agar ke depan madrasah swasta juga masuk dalam skema sekolah gratis, seiring peningkatan kemampuan fiskal daerah.

“Mohon dicatat, jangan lupa, di Jakarta juga ada pendidikan yang di bawah koordinasi Kementerian Agama: Madrasah. Mereka adalah anak Jakarta, mereka juga membayar pajak kepada kita. Maka jangan sampai diskriminasi ini berkepanjangan," urainya.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang penambahan jumlah sekolah gratis, dengan catatan ruang fiskal memungkinkan.

"Mudah-mudahan ke depan kalau kemudian ruang fiskal DPRD DKI Jakarta dapat menambah, pasti akan kami tambah," jawab Pramono.

Ia menegaskan pendidikan menjadi prioritas utama Pemprov DKI, termasuk melalui berbagai program bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJMU, hingga pemutihan ijazah.

Menurut Pramono, perluasan sekolah gratis diharapkan dapat memperkecil kesenjangan akses pendidikan dan menekan angka anak yang tidak bersekolah karena faktor ekonomi.

"Penggratisan sekolah-sekolah swasta yang kita mulai sekarang ini dengan 103 (sekolah), tentunya mudah-mudahan akan semakin memperkecil, mempersempit peluang anak Jakarta untuk tidak bisa sekolah karena tidak mampu," ujar Pramono.