JAKARTA - Iran menyatakan tidak akan membiarkan Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya mengekspor “setetes pun minyak” dari kawasan Timur Tengah selama konflik masih berlangsung.
“Di tengah agresi yang terus berlangsung dari Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap rakyat Iran serta infrastruktur sipil kami, angkatan bersenjata Iran tidak akan membiarkan setetes pun minyak diekspor dari kawasan ini kepada pihak yang bermusuhan dan mitra mereka hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Ali Mohammad Naini dlansir ANTARA, Rabu, 11 Maret.
Dia menegaskan setiap upaya pihak lawan untuk menekan dan mengendalikan harga minyak serta gas hanya akan bersifat sementara dan tidak akan berhasil.
Menurut Naini, Teheran saat ini memegang kendali atas perkembangan konflik yang sedang berlangsung.
Selain itu, Naini menyebut Iran yang akan menentukan kapan konflik tersebut akan berakhir.
Naini juga menepis pernyataan sejumlah pejabat pemerintah Amerika Serikat yang menyebut kemampuan Iran meluncurkan rudal telah melemah.
Sebaliknya, kata dia, Iran justru akan meningkatkan kekuatan serangan rudalnya.
Mulai sekarang, Iran disebut akan meluncurkan rudal yang lebih kuat dengan hulu ledak berbobot sedikitnya satu ton.
Ketegasan tersebut muncul setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran.
Serangan itu dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas serta menimbulkan korban sipil.
Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan ke wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Washington dan Tel Aviv pada awalnya menyatakan serangan yang mereka sebut sebagai langkah “pencegahan” itu diperlukan untuk menghadapi ancaman yang dinilai berasal dari program nuklir Iran.
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kedua negara juga menyampaikan keinginan untuk melihat perubahan kekuasaan di Iran.
BACA JUGA:
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan syahid pada hari pertama operasi militer tersebut.
Pemerintah Republik Islam Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.
Perkembangan konflik tersebut juga memicu reaksi dari sejumlah negara lain.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pembunuhan Khamenei sebagai pelanggaran sinis terhadap hukum internasional.
Kementerian Luar Negeri Rusia turut mengutuk operasi militer Amerika Serikat dan Israel serta mendesak deeskalasi segera dan penghentian permusuhan.
