JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menanggapi banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puan memastikan DPR bersama pemerintah akan mengevaluasi semua lini, khususnya mengenai ongkos politik kepala daerah.
"Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," ujar Puan di gedung DPR, Senayan, Selasa, 10 Maret.
Puan juga memastikan, DPR akan melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas kepala daerah. Menurutnya, akuntabilitas penting agar ada kesadaran kepala daerah untuk menjaga hal-hal menyangkut daerahnya.
BACA JUGA:
"Juga bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa ya akuntabilitas itu penting bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," kata Puan.
"Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," imbuhnya.
Diketahui, sejumlah kepala daerah terjaring OTT KPK di sepanjang Januari-Maret 2026. Diantaranya, Bupati Pati, Walikota Madiun, Bupati Pekalongan, dan terbaru yakni Bupati Rejang Lebong.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #donald trump #iduladha #kurban #ibadah haji 2026 #konflik timur tengahPopuler
