JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan akan turut mengawal dan membangun sistem deteksi dini terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam rapat bersama Komisi III DPR terkait evaluasi kinerja PPATK tahun anggaran 2025 dan rencana kerja PPATK tahun anggaran 2026.
Ivan mulanya menjelaskan bahwa PPATK memiliki pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp400 miliar. Dari pagu anggaran tersebut, sebesar Rp19,8 miliar diblokir dalam rangka efisiensi, sehingga pagu yang tersedia adalah sebesar Rp380,2 miliar.
Adapun pagu anggaran yang tersedia diperuntukkan guna mendukung delapan program prioritas nasional dengan realisasi anggaran sebesar Rp376,8 miliar atau 99,1 persen dari pagu anggaran yang tersedia.
"Dan capaian IKU PPATK secara agregat mencapai sebesar 109 persen," ujar Ivan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Februari.
Ivan juga memaparkan soal penerimaan laporan dan analisis PPATK. Ia mengungkapkan, sebagai focal point rezim anti-pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau APU PPT PPSPM di Indonesia, PPATK telah menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5 persen dibanding tahun 2024 yang berjumlah 35,6 juta laporan.
"Jadi saat ini PPATK menerima 21.861 laporan per jam di hari kerja. Itu meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya sebesar 17.825 laporan per jam. Sekarang menjadi 21.861 laporan," ungkapnya.
Selain itu, Ivan menyebut, PPATK telah menyampaikan 994 hasil analisis, 17 hasil pemeriksaan, serta 529 informasi kepada penyidik dan kementerian terkait dengan total perputaran dana yang dianalisis mencapai Rp2.085 triliun, atau meningkat 42 persen dari tahun 2024 sebesar Rp1.459,6 triliun.
"HA dan HP dan informasi PPATK tidak hanya berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal, namun juga berkontribusi dalam penerimaan negara dari sektor perpajakan," sebutnya.
Kemudian, lanjut Ivan, dalam konteks rezim APU PPT PPSPM global, PPATK bersama kementerian dan lembaga terkait berhasil memperkuat posisi melalui peningkatan kepatuhan dan efektivitas Indonesia terhadap rekomendasi FATF. Khususnya rekomendasi 7 FATF terkait Targeted Financial Sanctions Related to Proliferation yang awalnya partially compliant menjadi largely compliant.
"Jadi semakin jauh semakin bagus. Selain itu, penguatan kerja sama internasional dengan lembaga intelijen keuangan negara lain terus ditingkatkan melalui penandatanganan nota kesepahaman, pelaksanaan joint analysis, pertukaran 181 informasi terkait dengan business email compromise, romance scams, investment scams yang saat ini sedang marak di Indonesia dan penelusuran hasil aset tindak pidana serta dalam 2 tahun terakhir memfasilitasi 18 permintaan mekanisme cepat penyelamatan melalui Interpol I-GRIP," paparnya.
Sedangkan dalam konteks rezim APU PPT PPSPM Indonesia, PPATK juga aktif menyampaikan rekomendasi dalam berbagai isu, antara lain percepatan tindak lanjut hasil analisis terkait dengan judi online. Menurut Ivan, tahun 2025 adalah sejarah baru dan baru pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi terkait dengan judi online.
Ivan menambahkan, PPATK juga melakukan deteksi dini potensi risiko dengan melakukan analisis terhadap pola transfer masuk atau incoming dan transfer keluar atau outgoing wilayah Indonesia.
"Selain itu, PPATK juga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui fit and proper test pada proses seleksi jabatan strategis dan membangun sistem deteksi dini melalui prioritas presiden, makan bergizi gratis yang kami sebut dengan istilah detak MBG," pungkasnya.
