JAKARTA - Alokasi subsidi Transjakarta dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Hal ini diungkap Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga.
Diketahui, pada tahun 2025, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran public service obligation (PSO) untuk tiket Transjakarta sebesar Rp4,1 triliun. Namun, dalam penetapan APBD tahun 2026, Pemprov DKI dan DPRD DKI memangkas alokasi subsidi Transjakarta menjadi hanya Rp3,7 triliun.
"Berarti kan terjadi penurunan (anggaran subsidi Transjakarta) sebesar Rp1,1 triliun," kata Nirwono dalam diskusi di Jakarta, Kamis, 8 Januari.
Nirwono mengakui, pengurangan anggaran ini terpaksa dilakukan oleh Pemprov dan DPRD DKI akibat adanya pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mencakup dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah.
Di Jakarta, pemerintah pusat memangkas anggaran Rp15 triliun sehingga, APBD tahun 2026 yang sempat diproyeksikan mencapai Rp95 triliun terpaksa diturunkan menjadi sekitar Rp80 triliun. Salah satu pemangkasan anggaran yang terdampak menyasar sektor transportasi.
"Nah, di 2026, idealnya kalau layanan Transjakarta sama dengan di 2025, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp4,8 triliun. Sementara akibat efisiensi anggaran di APBD 2026, itu disepakati di angka Rp3,7 triliun. Ini contoh bagaimana efisiensi anggaran itu juga akan berpengaruh terhadap layanan transportasi publik," ungkap Nirwono.
Karena itu, Nirwono menyebut Pemprov dan DPRD DKI telah menyiapkan skema untuk menutup kekurangan tersebut melalui APBD Perubahan 2026.
Ia menyebut, tambahan anggaran Rp1,1 triliun akan dimasukkan dalam rancangan perubahan APBD yang diperkirakan dibahas pada Mei–Juni 2026. Dengan skema ini, kekurangan subsidi dapat ditutup pada semester kedua tahun anggaran.
"Angka itu akan dimasukkan ke dalam APBD perubahan, sehingga pada bulan Juli atau September tadi bisa menutup kekurangannya sampai dengan akhir tahun," ujar Nirwono.
"Karena Pak Gubernur (Pramono Anung) ingin layanannya minimal sama dengan 2025. Jadi layanan masyarakat yang diutamakan," imbuhnya.
