Pemkot Bandung Kaji Usulan Libur Angkot saat Tahun Baru

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengkaji usulan Gubernur Jawa Barat (Jabar)Dedi Mulyadi terkait penghentian sementara operasional angkutan kota (angkot) di Kota Bandung saat pergantian Tahun Baru guna mengurangi kepadatan lalu lintas.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakanusulan tersebut perlu dibahas secara matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat maupun pelaku transportasi.

"Faktanya, saat ini banyak wisatawan yang datang ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi. Mau tidak mau, ruang jalan harus lebih banyak diberikan kepada pengguna kendaraan pribadi. Namunpada saat yang bersamaan, angkot juga harus bisa menyesuaikan diri," kata Farhan di Bandung, Selasa, 23 Desember dilansir ANTARA.

Farhan mencontohkan kebijakan penghentian angkot di jalur Bogor–Puncak selama beberapa hari yang dinilai mampu memperlancar arus kendaraan.

Menurut dia, kebijakan serupa bisa saja diterapkan di Bandung dengan menyesuaikan karakteristik wilayah.

Untuk ituPemkot Bandung akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, koperasi operator angkot, serta Organisasi Angkutan Darat (Organda).

"Jika angkot tidak beroperasi, mereka harus menggunakan alternatif transportasi lain, sementara ojek daring belum tentu semurah angkot," kata Farhan.

Terkait kompensasi, Farhan menyampaikan terdapat wacana pemberian bantuan sebesar Rp500 ribu per pengemudi angkot untuk dua hari penghentian operasional.

Ia menambahkan dana tersebut direncanakan berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Pemkot Bandung.

Sebelumnya, Gubernur JabarDedi Mulyadi menyatakan ingin meliburkan angkot di Bandung dalam mengantisipasi kepadatan lalu lintas seiring dengan libur pergantian tahun 2025-2026.

Hal itu, lanjut dia, mengingat Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata, yang diprediksi dikunjungi ratusan ribu wisatawan dalam dan luar negeri, dengan banyak kendaraan yang akan masuk ke Bandung, sehingga perlu disiapkan berbagai solusi.

"Ini seperti di Puncak yang ada kebijakan selama empat hari seluruh angkutan umum diminta libur dan dikasih kompensasi. Di Bandung juga kita harap sama, di dua hari, mudah-mudahan anggarannya Pak Walikota Bandung cukup untuk itu," katanya.