Thailand dan Kamboja akan Melanjutkan Pembicaraan Gencatan Senjata

JAKARTA - Thailand dan Kamboja akan melanjutkan pembicaraan akhir pekan ini untuk mengupayakan gencatan senjata yang lebih langgeng di sepanjang perbatasan mereka, kata Menteri Luar Negeri Thailand pada Hari Senin, menekankan kemajuan bergantung pada negosiasi bilateral yang terperinci daripada deklarasi publik yang menginternasionalkan perselisihan tersebut.

Kesepakatan gencatan senjata pada Bulan Oktober dibuat terburu-buru untuk memastikan kesepakatan tersebut dapat disaksikan oleh Presiden AS Donald Trump dan kurang memiliki detail yang cukup untuk memastikan kesepakatan untuk mengakhiri konflik bersenjata tersebut akan bertahan, kata Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow pada Hari Senin, setelah pertemuan menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Meskipun Kamboja secara terbuka mengatakan siap untuk gencatan senjata tanpa syarat, Bangkok tidak pernah menerima proposal langsung dan Thailand percaya pernyataan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tekanan internasional daripada menyelesaikan masalah, kata Sihasak setelah pertemuan yang diatur untuk mencari cara mengakhiri krisis tersebut.

"Kali ini, mari kita bahas detailnya dan pastikan gencatan senjata mencerminkan situasi di lapangan dan gencatan senjata tersebut benar-benar berlaku, dan kedua belah pihak akan sepenuhnya menghormati gencatan senjata tersebut," kata Sihasak dalam konferensi pers, melansir Al Arabiya dari The Associated Press (22/12).

Komite perbatasan umum yang melibatkan kedua negara akan bertemu pada hari Rabu untuk membahas langkah-langkah terperinci menuju gencatan senjata yang langgeng, katanya.

Diketahui, konflik perbatasan meningkat menjadi pertempuran mematikan dua minggu lalu dan menggagalkan kesepakatan yang dipromosikan oleh Presiden Trump, yang mengakhiri pertempuran selama lima hari pada Bulan Juli.

Kesepakatan tersebut ditengahi oleh Malaysia dan didorong di bawah tekanan Presdein Trump, yang mengancam akan menahan hak istimewa perdagangan kecuali Thailand dan Kamboja setuju.

Gencatan senjata diformalkan dengan lebih rinci pada pertemuan puncak ASEAN Bulan Oktober di Malaysia yang dihadiri oleh Presiden Trump.

Eskalasi kedua negara bertetangga yang berlarut ini menimbulkan kekhawatiran internasional. Eskalasi tersebut merupakan akibat dari sengketa atas sebagian wilayah yang diklaim oleh kedua negara di sepanjang perbatasan bersama mereka.

Pertempuran terbaru pecah pada 8 Desember, sehari setelah bentrokan perbatasan melukai dua tentara Thailand. Sejak itu, pertempuran telah terjadi di beberapa front, dengan Thailand melakukan serangan udara di Kamboja menggunakan jet tempur F-16 dan Kamboja menembakkan ribuan roket BM-21 jarak menengah dari peluncur yang dipasang di truk yang dapat meluncurkan hingga 40 roket secara bersamaan.

Lebih dari tiga lusin orang di kedua sisi perbatasan secara resmi dilaporkan tewas dalam pertempuran selama seminggu terakhir, sementara lebih dari setengah juta orang mengungsi, menurut para pejabat.

Berdasarkan gencatan senjata Oktober, Thailand seharusnya membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditahan dan kedua pihak seharusnya mulai menyingkirkan senjata berat dan ranjau darat di sepanjang perbatasan.

Namun, kedua negara telah melanjutkan perang propaganda yang sengit dengan kekerasan lintas perbatasan yang ringan.

Ledakan ranjau darat telah menjadi isu yang sangat sensitif bagi Thailand, yang telah mengajukan beberapa protes setelah menuduh Kamboja memasang ranjau baru yang melukai tentara yang berpatroli di perbatasan.

Kamboja bersikeras bahwa ranjau-ranjau tersebut adalah sisa-sisa perang saudara yang berlangsung selama beberapa dekade, yang berakhir pada tahun 1999.

"Ini jelas ranjau darat yang baru ditanam, dan ini telah dikonfirmasi oleh tim pengamat ASEAN," kata Sihasak pada Hari Senin, menyebutnya sebagai "pelanggaran nyata" terhadap perjanjian Oktober.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan akan mengirimkan surat protes kepada Kamboja dan Zambia, ketua Konvensi Pelarangan Ranjau Anti-Personnel saat ini, yang juga dikenal sebagai Konvensi Ottawa, untuk menindaklanjuti tindakan lebih lanjut berdasarkan mekanisme konvensi tersebut.

Sementara, Kamboja tidak segera menanggapi klaim Thailand tersebut.