Dewan Pers dan KPPU Teken MoU Cegah Monopoli Platform Digital

JAKARTA - Dewan Pers dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi meneken nota kesepahaman untuk memperketat pengawasan terhadap potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh platform digital di ekosistem pers.

Penandatanganan dilakukan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (17/12). Kerja sama ini menargetkan perlindungan industri pers nasional dari dominasi platform digital yang dinilai berisiko menggerus keberlanjutan media.

Nota kesepahaman tersebut mencakup koordinasi pencegahan pelanggaran persaingan usaha, pertukaran data dan informasi, sosialisasi serta advokasi, hingga penguatan sumber daya manusia. Fokusnya jelas: memastikan pasar distribusi konten dan model bisnis digital berjalan adil bagi media.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan, kerja sama dengan KPPU menjadi langkah penting untuk memastikan kemerdekaan pers tidak terancam oleh praktik persaingan usaha yang tidak sehat di ranah digital. Menurutnya, kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem pers yang adil, agar media nasional dapat tumbuh dan bersaing secara sehat di tengah kehadiran platform digital.

Sementara itu, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyebut penandatanganan MoU ini sebagai momentum untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Ia menilai potensi praktik monopoli oleh platform digital dapat berdampak pada keberlangsungan industri pers, sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat antar-lembaga.

Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi menambahkan, digitalisasi membawa tantangan baru bagi keberlanjutan pers, terutama terkait distribusi konten dan model bisnis. Melalui kerja sama ini, Dewan Pers dan KPPU akan membangun mekanisme pertukaran data yang efektif untuk memantau perilaku pasar, serta melakukan sosialisasi dan advokasi bersama.

Nota kesepahaman ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani dan akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama teknis yang lebih rinci.